Salin Artikel

Evakuasi WNI dari Afghanistan Dipersiapkan secara Hati-hati dan Rahasia

"Rencana evakuasi ini dirancang dan dipersiapkan secara matang selama beberapa hari, secara hati-hati, dan low key," kata Retno dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/8/2021).

Ia mengatakan, kehati-hatian dan sifat low key tersebut diperlukan karena adanya dinamika lapangan yang sangat tinggi dan situasi yang sangat cair.

"Semua kehati-hatian ini harus kita lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan evacuee lainnya serta demi kelnacaran pelaksanaan misi evakuasi secara keseluruhan," kata dia.

Retno mengatakan, awalnya, vakuasi terhadap WNI direncanakan menggunakan pesawat sipil.

Namun, kata Retno, evakuasi akhirnya diputuskan menggunakan pesawat militer karena perubahan kondisi di lapangan.

"Di tengah jalan, rencana tersebut harus disesuaikan dengan kondisi lapangan yang berubah. Dan sesuai koordinasi dengan Panglima TNI, maka diputuskan evakuasi menggunakan pesawat militer," ujar Retno.

Selama persiapan, kata dia, koordinasi erat terus dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait. Semua langkah yang ditempuh dilaporkan kepada Presiden Jokowi. 

"Laporan langsung terakhir saya sampaikan kepada Bapak Presiden 18 Agustus pagi hari. Kemarin saya juga sampaikan briefing di depan Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Wakabin, dan KSP," kata Retno.

Ia mengatakan, tim evakuasi diberangakatkan dari Bandara Halim Perdanakusuma pada Rabu (18/8/2021) pagi dan akhirnya kembali tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Sabtu dini hari tadi.

Total, 26 orang WNI serta 7 orang warga negara asing (WNA) dievakuasi dari Afghanistan.

Adapun tujuh WNA yang ikut dievakuasi terdiri dari lima orang warga negara Filipina dan dua orang warga negara Afghanistan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/21/12150561/evakuasi-wni-dari-afghanistan-dipersiapkan-secara-hati-hati-dan-rahasia

Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke