Tingkatkan Partisipasi Perempuan di Pemilu, Program Perempuan Memimpin 2021 Digelar

Program ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Direktur Puskapol LPPS FISIP UI Aditya Perdana mengatakan, program tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam seleksi penyelenggara Pemilu karena jumlahnya yang masih kurang.

"Berdasarkan kondisi tersebut, perlu suatu upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk mendorong jumlah keterwakilan yang sesuai amanat undang-undang (UU) di lembaga penyelenggara pemilu," kata Aditya dikutip dari siaran pers, Rabu (18/8/2021).

Aditya mengatakan, program tersebutnya juga untuk memastikan terciptanya kebijakan-kebijakan prosedural kepemiluan yang ramah terhadap perempuan.

Tujuan utama dari program tersebut adalah meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu.

Antara lain, melalui program pelatihan dan pendampingan untuk mengikuti proses seleksi penyelenggara pemilu.

"Harapannya, program ini dapat mendorong kandidat perempuan potensial untuk ikut serta dalam proses seleksi penyelenggara sehingga keterwakilan 30 persen perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu dapat tercapai," kata Aditya.

Aditya mengatakan, program tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan pada 2016.

Program tersebut memberi banyak manfaat kepada para peserta dalam membangun kepercayaan diri dan kapasitas perempuan untuk ikut serta dalam proses seleksi penyelenggara Pemilu.

Alumni dari program tersebut antara lain adalah Evi Novida Ginting yang menjadi komisioner KPU dan Ratna Dewi Pettalolo yang menjadi anggota Bawaslu.

"Kami mengundang para perempuan yang berpotensi sebagai penyelenggara Pemilu dari berbagai elemen masyarakat sipil maupun komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat lokal untuk ikut serta dalam program Perempuan Memimpin 2021," kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga ingin agar tim seleksi penyelenggara Pemilu yang nanti dibentuk pemerintah dan Komisi II DPR dapat mendesain proses seleksi dengan memberikan keleluasaan bagi perempuan yang potensial.

"Tujuannya agar secara bersama-sama kita dapat menciptakan ruang gerak yang terkonsolidasi dalam mendorong tercapainya peningkatan jumlah perempuan di lembaga penyelenggara pemilu nasional dan lokal," kata Aditya.