Salin Artikel

UPDATE: Sebaran 17.384 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan penambahan 17.384 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Seluruh kasus baru itu tersebar di 34 provinsi.

Hingga Rabu (16/8/2021), total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 3.871.738. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di Jawa Tengah sebanyak 3.803 kasus.

Kemudian, Jawa Barat dengan 2.095 kasus dan Jawa Timur 1.559 kasus.

Sementara itu, secara kumulatif, kasus sembuh dari Covid-19 bertambah 29.925, sehingga totalnya menjadi 3.381.884 kasus.

Kemudian, ada penambahan 1.598 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia tercatat 118.833 jiwa.

Berikut ini sebaran penambahan kasus Covid-19:

1. Jawa Tengah: 3.803

2. Jawa Barat: 2.095

3. Jawa Timur: 1.559

4. Bali: 888

5. Sumatera Utara: 821

6. DI Yogyakarta: 702

7. Kalimantan Timur: 633

8. Riau: 609

9. Kalimantan Selatan: 574

10. Sulawesi Tengah: 526

11. DKI Jakarta: 513

12. Kalimantan Tengah: 475

13. NTT: 438

14. Lampung: 375

15. Aceh: 341

16. Sulawesi Selatan: 336

17. NTB: 249

18. Sumatera Selatan: 336

19. Bangka Belitung: 235

20. Kalimantan Barat: 220

21. Banten: 208

22. Kepulauan Riau: 201

23. Papua: 197

24. Kalimantan Utara: 187

25. Sulawesi Utara: 185

26. Jambi: 173

27. Sumatera Barat: 151

28. Gorontalo: 87

29. Sulawesi Tenggara: 86

30. Bengkulu: 75

31. Sulawesi Barat: 66

32. Maluku: 64

33. Maluku Utara: 49

34. Papua Barat: 26

Total: 17.384

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/17352861/update-sebaran-17384-kasus-baru-covid-19-tertinggi-di-jateng

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke