Cegah Penyimpangan, Kemenkes Gandeng BPKP Audit Distribusi Vaksin secara Berkala

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota," kata Budi dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, Rabu (11/8/2021).

"Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” sambungnya.

Guna mendukung proses pengawasan tersebut, saat ini telah tersedia aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). Aplikasi ini, kata Budi, berisi informasi mengenai distribusi vaksin hingga lokasi penyimpanannya sampai ke tingkat puskesmas.

Sehingga, diharapkan dapat terwujud transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.

Budi pun meminta, pemerintah daerah dan dinkes bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya.

Sehingga, data itu bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan, karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya," ujarnya.

Di samping itu, Budi berharap, kolaborasi erat antara pemda, dinkes, TNI-Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi dapat meningkatkan dan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengamankan stok vaksin sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.

Stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.

“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke provinsi lalu diteruskan ke kabupaten/kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan vaksin perhari.

Untuk itu, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta per hari, Polri 600.000 per hari, TNI 500.000.per hari dan 2,5 juta per hari oleh BKKBN.

Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80 persen untuk daerah dan 20 persen stok pusat.

“Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN didaerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” pungkasnya.