Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, langkah pemerintah mengecat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang tidak bijak.

Menurut Mardani, pemerintah semestinya dapat menunda atau mengalihkan biaya pengecatan pesawat tersebut untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

"Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh, mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan, pandemi Covid-19 telah membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun tidak bisa berjualan.

Mardani berpendapat, pemerintah semestinya bisa menjadi sosok pemimpin bagi rakyatnya dengan tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak.

"Ayo pemimpin contohkan menjadi ayah bagi rakyatnya, jangan rakyatnya susah, pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgent dan tidak primary need," kata dia.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, pengecatan pesawat kepresidenan telah direncanakan sejak tahun 2019 terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.

Heru menjelaskan bahwa proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Namun, pada tahun 2019 pesawat kepresidenan belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga dilakukan pengecatan Heli Super Puma dan pesawat RJ terlebih dahulu.

Heru pun membantah anggapan bahwa pengecatan pesawat tersebut menghamburkan uang negara.

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi (anggaran) untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Dia mengungkapkan, proses perawatan dan pengecatan pesawat itu dilakukan di dalam negeri.

"Sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi," tutur Heru.