Salin Artikel

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjamin ketersediaan stok vaksin Covid-19 yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Saleh menyusul rencana pemerintah untuk menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pelonggaran aktivitas di tengah pandemi.

"Karena kebijakan seperti itu sudah direncanakan, konsekuensinya program vaksinasi juga harus benar-benar digalakkan. Tidak boleh lagi ada alasan vaksin kosong. Apalagi, Presiden Jokowi sungguh-sungguh ingin mengejar target pelaksanaan vaksinasi ini lebih cepat," kata Saleh kepada Kompas.com, Minggu (1/8/2021).

Terlebih saat ini varian delta virus corona juga telah menyebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Saleh mengatakan hal itu semestinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin secara adil dan merata ke seluruh Indonesia dan tak hanya terpusat di Jawa serta Bali.

"Bahkan, varian delta plus diyakini lebih berbahaya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Tentu harus dilakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan untuk memperlambat atau menghentikan penyebarannya," tutur Saleh.

"Jadi distribusi vaksin harus adil. Pelaksanaan vaksinasi juga harus dilakukan dengan skala waktu yang sama. Daerah di pulau Jawa dan luar Jawa harus sama. Yang membedakan adalah zonasinya. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Zona merah dan kuning memang harus diprioritaskan. Tetapi bukan berarti zona hijau ditinggalkan," lanjut Saleh.

Sebelumnya pemerintah berencana menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pelonggaran aktivitas di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kendati demikian di sejumlah daerah terjadi kelangkaan stok vaksin. Di Semarang, Jawa Tengah, misalnya, pelayanan di sejumlah sentra vaksinasi terpaksa dihentikan karena terkendala pasokan vaksin yang nyaris habis.

Setidaknya, ada tiga sentra vaksinasi yang menutup sementara layanan vaksin bagi masyarakat.

Adapun tiga sentra vaksinasi yang tutup antara lain Universitas Negeri Semarang (Unnes), Unika Soegijapranata Semarang dan Kecamatan Mijen.

Tidak hanya itu, tujuh puskesmas yang membuka pelayanan vaksinasi juga ditutup seperti Puskesmas Bandarharjo, Puskesmas Genuk, Puskesmas Mijen, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Tambakaji, Puskesmas Karangayu dan Puskesmas Bangetayu.

Hal serupa terjadi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Stok vaksin di sana bahkan sudah kosong. Akibatnya, Layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas ditutup sementara hingga ada pasokan vaksin dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang Masagus M Hakim membenarkan bahwa daerahnya kehabisan stok vaksin Covid-19. "Iya, yang tersisa hanya vaksin alokasi khusus," kata Masagus saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (31/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/01/18113811/politikus-pan-tidak-boleh-lagi-ada-alasan-vaksin-covid-19-kosong

Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke