Salin Artikel

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Sekretaris Jenderal POGI Budi Wiweko mengungkapkan, Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sudah menyepakati pelaksanaan vaksin untuk ibu hamil.

"Kami sudah menyepakati tindakan vaksinasi akan segera dilakukan. Kami sudah menyelesaikan form screening untuk ibu hamil, kartu kendali, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan," kata Budi dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (30/7/2021).

Terkait hal ini, POGI juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Budi mengatakan, BPOM sudah memasukan daftar rekomendasi vaksin Covid-19 yang dapat diberikan kepada ibu hamil.

Ia memaparkan, vaksin tersebut yaitu Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sinovac, dan Sinopharm.

Dia pun berharap, surat edaran pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk ibu hamil bisa diterbitkan pemerintah pekan depan.

"Semoga petunjuk teknis segera dikeluarkan, sehingga tidak ada lagi ibu hamil masuk dalam kriteria eksklusi untuk vaksinasi. Mudah-mudahan minggu depan ada SE dari kementerian. Kami dorong terus," tuturnya.

Budi menyatakan, ibu hamil yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 nantinya akan terus dipantau selama kehamilan hingga persalinan.

POGI juga sudah menyiapkan formulir pencatatan agar bersama-sama Kemenkes serta BKKBN dapat memantau ibu hamil yang mendapatkan vaksin.

"Ibu hamil yang tidak boleh divaksin yang sedang mengalami tanda-tanda preeklampsia berat. Yang lain tidak ada masalah. Kontraindikasinya sama persis dengan kelompok yang tidak hamil," ucap Budi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menegaskan, vaksin merupakan salah satu kunci untuk melindungi ibu hamil serta dokter obgin dari virus SARS-CoV-2.

Apalagi, saat ini muncul mutasi varian Delta yang tingkat penularannya lebih tinggi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/30/17582771/pogi-vaksinasi-covid-19-untuk-ibu-hamil-sudah-disepakati-segera-dilaksanakan

Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke