Salin Artikel

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin mengimbau rekan-rekannya di parlemen agar tidak meminta negara untuk memfasilitasi tempat isolasi mandiri (isoman).

"Tidak perlu anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman," kata Yanuar dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Ia berpendapat, anggota DPR semestinya memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar Covid-19.

Selain itu, seharusnya anggota DPR juga paham apa yang harus dilakukan jika terpapar Covid-19.

"Mereka pasti paham apa yang harus dilakukan. Mampu beli obat-obatan sendiri. Bisa isolasi sendiri di manapun mereka mau," terangnya.

Atas penilaian itu, Yanuar berpandangan bahwa pemerintah juga tidak perlu berlebihan dalam mengurus fasilitas isoman anggota DPR.

Ia pun menyarankan agar pemerintah menyalurkan anggaran untuk masyarakat, alih-alih mengurus fasilitas isoman anggota DPR.

"Jadi, negara tidak perlu berlebihan urus fasilitas isoman anggota DPR. Kalau toh ada anggaran khusus untuk fasilitas ini, lebih baik salurkan untuk kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa rencana menyediakan fasilitas isoman di hotel bagi anggota Dewan sungguh menyakiti hati rakyat.

Menurutnya, anggota DPR tidak pantas untuk mendapatkan fasilitas tersebut di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.

"Warga yang terpapar Covid-19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit. Bahkan, merekapun belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di rumah sakit. Bagi yang terpapar parah karena ada penyakit bawaan lainnya, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya," ungkap dia.

Atas kondisi tersebut, Yanuar mengajak semua anggota Dewan untuk mencoba merasakan apa yang dialami masyarakat saat ini.

Dia menilai, jika fasilitas isoman di hotel betul-betul diwujudkan, maka akan membuat malu anggota Dewan itu sendiri.

Anggota DPR, kata dia, akan dinilai publik manja bahkan menyepelekan penderitaan rakyat.

"Agak memalukan jika kemudian anggota DPR minta difasilitasi khusus untuk isolasi mandiri di tengah suasana rakyat serba kesusahan. Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 di dua hotel di Jakarta.

Hal itu diketahui dari surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar pada Kamis (26/7/2021).

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," demikian petikan bunyi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Indra.

Dua hotel tersebut adalah Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat.

Fasilitas isoman ini kemudian menuai kritik di masyarakat, bahkan dari anggota Dewan itu sendiri.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/11311921/politisi-pkb-anggota-dpr-tak-perlu-mengemis-ke-pemerintah-untuk-dapat

Terkini Lainnya

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke