Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya banding Djoko S Tjandra dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim memberikan potongan hukuman, dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara.

Djoko merupakan buron kasus hak tagih utang (cessie) Bank Bali. Dalam perkara ini, ia berupaya menghindar dari hukuman dengan mengurus fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) dan menghilangkan namanya dari daftar red notice keimigrasian.

Ia terbukti menyuap sejumlah aparat penegak hukum dan melakukan pemufakatan jahat. Salah satunya, yaitu jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus fatwa MA agar Djoko dapat terhindar dari hukuman.

Pinangki juga menjadi terdakwa dalam kasus ini dan terbukti melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yaitu menerima suap, melakukan pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat.

Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun, majelis hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Muhamad Yusuf pun memangkas hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara.

Muhamad Yusuf juga merupakan ketua majelis hakim pada putusan tingkat banding terhadap Djoko ini. Anggotanya adalah Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Reny Halida Ilham Malik.

Dari anggota majelis hakim itu, hanya Rusydi yang tidak masuk dalam majelis hakim yang meringankan hukuman Pinangki.

Majelis hakim meringankan hukuman dengan pertimbangan Djoko telah menjalani pidana penjara terkait perkara pengalihan hak tagih utang Bank Bali.

Selain itu, Djoko telah menyerahkan dana dalam Escrow Account atas nama rekening Bank Bali qq PT Era Giat Prima milikik Djoko senilai Rp 546 miliar kepada negara.

Hal yang memberatkan, Djoko telah dinyatakan bersalah pada kasus pengalihan hak tagih Bank Bali berdasarkan putusan MA Nomor 100 Tahun 2009. Djoko juga terbukti menghindari hukuman pada pengalihan hak tagih Bank Bali tersebut.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," dikutip dari putusan majelis hakim PT DKI Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Pemotongan hukuman Djoko sudah diprediksi

Pada Juni 2021, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, pengurangan hukuman terhadap jaksa Pinangki bakal menjadi pintu masuk untuk meringankan vonis terhadap Djoko.

Sebab, secara logika hukum, pejabat yang menerima suap mesti mendapatkan hukuman lebih berat daripada penyuap.

"Jadi beralasan kalau ada yang melihat bahwa diskon hukuman untuk Pinangki tersebut sesungguhnya akan menjadi pintu masuk untuk juga meringankan Djoko Tjandra. Apalagi kalau nanti majelis hakimnya sama," kata Arsul, 15 Juni 2021.

Menurut dia, pemotongan hukuman terhadap Pinangki akan berpengaruh terhadap kasus-kasus serupa di masa mendatang. Arsul mengatakan, tidak akan ada efek jera bagi koruptor.

"Wajar pula kemudian elemen masyarakat mengkritisinya karena dengan penurunan vonis tersebut, maka efek jera terhadap kemungkinan kasus seperti itu terjadi lagi akan berkurang," ucapnya.

Putusan dikaji

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyatakan, KY bakal melakukan kajian atas putusan PT DKI Jakarta yang mengurangi hukuman Djoko.

Miko mengatakan, anotasi terhadap putusan ini dapat diperkuat melalui kajian berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, peneliti, maupun organisasi masyarakat sipil.

"KY sesuai kewenangannya dalam melakukan anotasi terhadap putusan akan melakukan kajian atas putusan pengadilan," kata Miko Ginting, dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Ia mengatakan, KY menaruh perhatian besar terhadap putusan banding Djoko.

Miko menyatakan pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan hakim dan integritas pengadilan.