Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Diketahui jaksa menuntut pidana penjara 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7/2021).

"Terhadap tuntutan pidana penuntut umum, undang-undang memberikan hak pada saudara untuk mengajukan pembelaan. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan?," tanya ketua majelis hakim Muhammad Damis.

"Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia," jawab Juliari.

Kemudian hakim Damis menanyakan pertanyaan yang sama pada kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail.

Maqdir lalu menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi alasan pengajuan nota pembelaan atas vonis yang disampaikan jaksa.

Pertama nota pembelaan akan diajukan terkait dengan tuntutan pidana pengganti Rp 14,597 miliar.

Selain pidana penjara, Juliari juga dituntut membayar kerugian negara dengan pidana pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.

"Betul yang mulia kami sedang mempersiapkan pembelaan yang hendak kami sampaikan. Terutama berkaitan dengan denda pengganti, hal-hal seperti ini kami coba sampaikan di pembelaan nanti, sehingga kami mohon waktu yang cukup yang mulia," ucap Maqdir.

Kedua, lanjut Maqdir, nota pembelaan akan diajukan karena tuntutan jaksa dinilai hanya berdasar asumsi keterangan dua anak buah Juliari yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya.

"Di hadapan persidangan kita mendengar sejumlah saksi yang mengatakan uang yang mereka serahkan pada Matheus Joko Santoso sekitar Rp 7 miliar atau Rp 6 miliar sekian, akan tetapi tuntutan ini seolah-olah ada uang Rp 32 miliar," terangnya.

Setelah mendengar keterangan Maqdir, hakim Damis lalu mengumumkan bahwa sidang pembelaan akan dilaksanakan pada Senin (9/8/2021).

Diketahui selain dituntut dengan pidana penjara dan pidana pengganti, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik Juliari.

"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa.

Jaksa menilai pencabutan hak politi mesti dilakukan karena Juliari sebagai Menteri Sosial dan pejabat publik telah mengkhianati harapan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).