Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

“TERIAKAN serbu bercampur lemparan batu, menyeruak di suatu pagi. Mata yang terlelap usai berjaga sepanjang malam, sontak membelalak karena tidak siap. Detik-detik penyerang berbadan tegap dan bersepatu hitam serdadu merangsek maju. Mereka kalap, kami tidak siap. Mereka bersemangat diback up aparat, kami tetap bertahan mempertahankan keyakinan. Hingga akhirnya, luruh darah ke mana-mana.”

Saya awali tulisan ini dengan kesaksian para pelaku sejarah yang mengamankan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat saat Kerusuhan Sabtu Kelabu atau Kerusuhan 27 Juli 1996 terjadi.

Peristiwa yang selalu dikenang di setiap tanggal 27 Juli ini dikenal dengan “Kudatuli”, akronim dari kerusuhan 27 Juli. Peristiwa ini adalah tonggak perjuangan demokrasi sebelum kekuasaan tiran dan korup “daripada” Soeharto tumbang.

Berjarak satu dekade dengan peristiwa Kudatuli, di negeri jiran Filipina juga ada perisitiwa yang penuh gegap gempita ketika rakyat berhasil menumbangkan kekuasaan zalim Ferdinand Marcos dengan people power.

Perjuangan menuntut demokrasi antara Filipina dengan Indonesia memiliki kesamaan simbol, yakni munculnya sosok perempuan. Corazon Aquino di Filipina dan Megawati Soekarnoputeri di Indonesia.

Peristiwa Kudatuli adalah titik kulminasi keputusasaan rezim Soeharto yang tidak menginginkan Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputeri – putri tertua mendiang Presiden Soekarno – muncul di pentas politik nasional.

Megawati dianggap pengganggu stabilitas kekuasan Soeharto dan konco-konconya yang telah lama bercokol sejak Bung Karno didongkel pada 1966.

Serangkaian skenario politik telah dijalankan aparat-aparat Orde Baru untuk menjegal Megawati dan PDI, partai politik yang semula dijadikan Soeharto sebagai assesoris demokrasi bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di setiap pemilu yang digelar Orde Baru, sengaja PDI dan PPP tidak pernah diberi kesempatan menang karena memang Golkar dibuat harus selalu menang. Sebuah lawakan politik ala demokrasi daripada Soeharto.

Penjegalan rissing star keluarga Bung Karno ini bermula dari tidak diakuinya kemenangan Megawati di Kongres PDI tahun 1993 di Surabaya, Jawa Timur.

Semula orang yang diplot sebagai ketua umum PDI oleh Cendana adalah Budi Hardjono. Melalui voting pengambilan suara dengan drama mati listrik saat penghitungan suara, Megawati meraup 256 suara dari 305 suara cabang yang diperebutkan di forum kongres partai.

Rezim pun juga “tega” membuat dualisme kepengurusan tuan rumah penyelenggara kongres yang mengambil tempat di Asrama Haji Sukolilo. Kubu PDI Jawa Timur yang direstui pemerintah adalah Latif Pujosakti, sedangkan yang pro Megawati dan didukung akar rumput adalah Sucipto.

Gagal di Surabaya, Orde Baru kembali menyiapkan skenario lagi dengan mem-plotting Soeryadi sebagai ketua umum untuk mendongkel Megawati di Kongres PDI di Medan tahun 1996.

Di mata pemerintah, PDI yang sah adalah PDI Soeryadi, sedangkan di akar rumput yang sah adalah PDI Megawati.

Walau terjadi dualime kepemimpinan yang “disengaja” pemerintah waktu itu, jalan Soeharto untuk menjadi presiden (lagi) dari hasil Pemilu tahun 1997 harus disiapkan sejak awal.

Euforia kebangkitan demokrasi yang mulai disandarkan rakyat kepada Megawati harus dilumpuhkan.

Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung yang gagal membuat Bapak Soeharto senang tentu saja harus melakukan cara lain yang ampuh yaitu pengambilan paksa kantor DPP PDI!

Aksi mimbar bebas yang sebelumnya rutin diadakan di halaman kantor DPP PDI harus dihentikan karena setiap hari meneriakkan “borok” kebobrokan rezim Orde Baru.

Berlokasi yang sama di Kawasan Menteng, jarak antara kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ke kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana kurang lebih berjarak 3 km. 

Kantor DPP PDI bersebelahan dengan rumah kediaman salah satu menteri di kabinet Soeharto yang juga petinggi Golkar, Mien Sugandhi dan menantunya Kepala Staf Umum ABRI ketika itu Letjen TNI Soeyono.

Usai Kudatuli

Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli. Lima orang meninggal, 149 luka-luka, 136 ditahan dan 23 orang dihilangkan secara paksa.

Peristiwa Kudatuli juga memantik terjadinya aksi massa yang menyebabkan terbakarnya 22 bangunan di sepanjang Jalan Salemba. Sebanyak 91 kendaraan musnah dengan total kerugian senilai Rp 100 miliar rupiah ketika itu (Kompas.com, 27/07/2020). Sabtu, 27 Juli 1996 benar-benar kelabu.

Usai peristiwa Kudatuli, strategi perjuangan PDI bertransformasi dari perjuangan di ranah politik menjadi perjuangan di meja hijau. Gelombang gugatan serentak untuk menyoal dualisme kepemimpinan PDI digelorakan di selutuh tanah air.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menguggat Presiden dan menteri-menteri dibawahnya yang bertanggungjawab terhadap politik dalam negeri.

Penulis menjadi saksi, rapat-rapat dan gugatan TPDI kerap dilakukan dengan “kucing-kucingan” dari pengawsan intelijen dan aparat.

Profesor Dimyati Hartono menjadi “otak” gugatan hukum dengan koordinator lapangan RO Tambunan serta pengacara-pengacara muda yang tidak kenal takut seperti Erick S Paat dan Petrus Selestinus.

Secara intens, penulis juga mengikuti gerilya politik yang dilakukan Megawati Soekarnoputeri di berbagai daerah. Intimidasi aparat intelijen yang selalu mengikuti, penghalangan oknum Koramil hingga tingkat Mabes sudah biasa diterima oleh rombongan Megawati.

Beruntung pula, dengan profesi sebagai wartawan Fokus Indosiar penulis sempat pula mengikuti rangkaian kampanye Soeryadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Sidoarjo, Jawa Timur di tahun 1997.

Jika di Banjarmasin berakhir ricuh karena terjadinya aksi pelemparan batu, sementara di Sidoarjo panggung kampanye Soeryadi dilempar ular oleh pendukung fanatik Megawati.

Penulis sempat dievakuasi bersama Soeryadi dengan kendaraan lapis baja milik Polri hingga ke kawasan Juanda, Surabaya, yang berdekatan dengan markas marinir AL. 

Dengan berdiri di dua sisi, penulis semakin merasakan mana yang menjadi pilihan rakyat dan mana yang dikehendaki penguasa.

Tonggak sejarah

Kudatuli disebut tonggak sejarah karena mengantarkan kepada kedewasaan berpolitik ala PDI. Tindakan koersif penuh kekerasan Orde Baru ditanggapi PDI dengan menyatakan “golput” alias mogok tidak berpartisipasi dalam Pemilu 1997.

Entitas pengenal PDI bertambah dengan embel-embel nama “Perjuangan” di belakang nama PDI untuk membedakan dengan PDI produk abal-abal.

Suara PDI benar-benar gembos, dan sebagian suaranya mengalir ke PPP karena fenomena Mega Bintang yakni uapaya cerdas Mudrick Sangidu yang menggaet suara pro Megawati ke dalam PPP.

Golkar semakin mendomisasi kemenangan dengan raihan suara 74,51 persen, PPP dengan 22,43 sementara PDI hanya meraup 3,06 persen.

Tradisi opisisi yang dikembangkan PDI Perjuangan berbuah hasil dengan kemenangan di Pemilu 1999. PDI Perjuangan menang dengan 33,74 persen, Golkar 22,43 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa 12,61persen.

Sejarah membuktikan, kemenangan PDI Perjuangan tidak linear dengan keberhasilan mengantarkan Megawati sebagai presiden. Justru Abdurahman Wahid yang memegang tampuk kekuasaan berkat “akal bulus” Amien Rais dengan Poros Tengahnya.

PDI Perjuagan menerima dengan “legowo” posisi Megawati yang hanya menjadi orang nomor dua. Megawati baru menjadi Presiden usai MPR menggelar sidang istimewa pada tahun 2001.

Kekuasaan Megawati berakhir ketika salah satu mantan menterinya memenangkan Pemilu di tahun 2004.

Bertarung dua kali dalam Pemilu tahun 2004 dan 2009, PDI Perjuangan kalah terhormat dari Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menjadi oposisi selama satu dekade pemerintahan SBY menjadikan perjalanan politik PDI Perjuangan sangat unik. Ibarat roller coaster, perjalanan PDI Perjuangan dimulai dari merangkak, menjadi oposisi, berada di tampuk teratas kepemimpinan nasional dan menjadi oposisi kembali.

Sejarah seperti berulang kembali, ketika kader PDI Perjuangan yang bernama Joko Widodo didapuk sebagai presiden dari hasil dua kali pemilu di tahun 20014 serta 2019.

Perjuangan baru

Namun kini, perjalanan PDI Perjuangan yang terentang lama sejak fusi penyatuan berbagai partai menjadi PDI di tahun 1971 dan berkulminasi di peristiwa Kudatuli menghadapi tantangan yang maha dahsyat. Pandemi covid-19 menjadi perjuangan terbaru yang harus dilakoni PDI Perjuangan.

Seakan bertransformasi lagi ketika peristiwa Kudatuli terjadi, dari perlawanan politik berubah ke laga hukum, kali ini PDI Perjuangan mengalihkan arah perjuangan politik ke ranah kemanusian.

PDI Perjuangan tidak boleh menjadi menara gading, yang terus berpuas diri dengan menjadi pemenang pemilu dan pemegang kekuasaan.

PDI Perjuangan tidak boleh menatap mata dengan penderitaan rakyat yang sekarang ini tengah berjuang melawan pandemi.

Harus diakui, PDI Perjuangan adalah partai yang memelopori pendirian dapur umum untuk pendistribusian makanan sehat bergizi bagi warga yang tengah isolasi mandiri di rumah karena Covid.

Semua kantor partai bersalin rupa menjadi dapur umum. Biaya operasional dapur umum berasal dari dana gotong royong anggota dewan ditambah sumbangan kader dan simpatisan partai.

Partai berlambang banteng mocong putih ini juga gencar melaksanakan vaksinasi untuk mendukung target dua juta vaksinasi per hari yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Tidak ada yang salah dari langkah “terbaru” PDI Perjuangan ini. Justru elan semangat korban Kudatuli diejahwantakan dalam perjuangan kemanusian di saat kita menghadapi tragedi pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya ini.

“Jadilah kader yang ketika berkuasa untuk tidak mabuk kekuasaan. Terus melatih diri untuk displin, terus menebalkan kemanusiaan dan selalu dekat dengan rakyat. Sejatinya pemimpin sejati adalah yang menangis dan tertawa bersama rakyat. Satu kata dalam perbuatan.”

Kalimat di atas adalah ucapan Megawati Soekarnoputeri yang selalu terngiang terus oleh penulis selama mendampingi di kala dikuyoh-kuyoh sejak 1997 hingga 2010 dalam berbagai kesempatan susah maupun senang.