Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Hal ini disebabkan anggaran insentif nakes yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 8,85 triliun baru terealisasi sebesar Rp 2,09 triliun.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing," kata Muzani melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021).

"Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," lanjut dia.

Menurut Muzani, insentif adalah hak para nakes yang sudah bekerja keras sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, pencairan insentif bagi nakes merupakan hal yang patut untuk segera direalisasikan.

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan," ujarnya.

"Seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," lanjut dia.

Muzani juga menegaskan, Gerindra siap membantu setiap kendala bagi kepala daerah dalam mencairkan dana tersebut.

Muzani mengatakan partainya juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan apa saja yang menjadi hak nakes yang merupakan instrumen terdepan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kita harus memenuhi apa yang menjadi hak daripada nakes, dan Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya. Apalagi pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi," ucap Muzani.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada kenaikan persentase penyaluran insentif untuk nakes yang berasal dari refocusing delapan persen Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, persentase tersebut naik setelah ada 19 kepala daerah yang mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Di tanggal 17 Juli realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan untuk tingkat provinsi sudah di angka 40,43 persen atau Rp 780,9 miliar," kata Ardian dalam konferensi persnya secara daring, Senin (19/7/2021).

Menurut Ardian, di tingkat provinsi pada 9 Juli jumlah anggarannya masih rata-rata 28,79 persen atau Rp 1,7 triliun namun pada 17 Juli angkanya naik menjadi Rp 1,9 triliun.

Sehingga jika dilihat dari kacamata penganggaran pemerintah provinsi ada kenaikan penganggaran insentif nakes lebih dari Rp 200 miliar.

"Ternyata itu pun juga diikuti realisasi terhadap belanjanya di tanggal 17 Juli, realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan," ujarnya.

Sementara di tingkat kabupaten/kota pada 9 Juli alokasi anggaran untuk insentif nakes baru sebesar Rp 6,8 triliun, sedangkan di tanggal 17 Juli angkanya naik menjadi Rp 6,9 triliun.

Sedangkan jika dilihat dari kacamata realisasi atau penyerapan, di kabupaten/kota pada tanggal 9 Juli realisasinya sebesar 9,73 persen dan di 17 Juli sudah mencapai angka 18,99 persen.