Wapres Nilai Perlu Upaya Tambahan dalam Penerapan PPKM di Jawa Barat

Hal itu ia katakan dalam rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui konferensi video, Kamis (22/7/2021).

"Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik," kata Ma'ruf dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Menurut Ma'ruf, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang.

Oleh karena itu, ia menilai perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak muncul klaster baru.

"Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf juga menekankan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi pada masyarakat Jawa Barat.

Sebab, berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional.

Maka dari itu diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.

"Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya," ungkapnya.

Ma'ruf juga berpesan di tengah situasi pandemi ini, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan, koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak ada perbedaan data maupun pandangan antara pemerintah daerah dan pusat.

"Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi," ucap dia.