Moeldoko Ingatkan Satpol PP Tak Gunakan Kekerasan Saat Tegakkan Prokes

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja dengan empati selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia mengingatkan Satpol PP untuk tak menggunakan kekerasan dalam menegakkan protokol kesehatan di masyarakat.

Hal itu Moeldoko sampaikan dalam rapat koordinasi virtual terkait penguatan Satpol PP dalam penegakkan protokol kesehatan di masyarakat.

"Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik, memimpin dengan empati dan hati, memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Moeldoko mengatakan, negara saat ini berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan protokol kesehatan.

Namun, ia menyayangkan masih terdapat tindak kekerasan yang dilakukan Satpol PP di lapangan saat melakukan pendisiplinan prokes.

"Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakkan prokes saat ini,” ujarnya.

Moeldoko yakin, jika empati digunakan seluruh jajaran Satpol PP saat bertugas, maka akan lahir loyalitas dari semua pihak, termasuk masyarakat.

“Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda," kata Moeldoko.

Untuk diketahui, selama masa PPKM terjadi sejumlah aksi kekerasan oleh petugas kepada masyarakat. Salah satu peristiwa yang disoroti publik adalah pemukulan pemilik warung oleh oknum Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan pada Rabu (14/7/2021).

Presiden Joko Widodo bahkan ikut angkat bicara terhadap peristiwa tersebut. Jokowi mengatakan, peristiwa itu memanaskan situasi di tengah masyarakat yang sedang menjalani PPKM Darurat.

"Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu. Ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana," ujarnya dalam pengangar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar semua aparat berhati-hati dalam menurunkan indeks mobilitas masyarakat.

Khususnya yang berkaitan dengan penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, dan toko.

"Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada daerah agar jangan keras dan kasar," katanya.