Kemensos Akan Salurkan Bantuan Beras untuk Pekerja Sektor Informal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan berupa beras untuk pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Bantuan beras yang disiapkan mencapai 2.010 ton. Nantinya, setiap pekerja informal akan menerima 5 kilogram beras.

“Data penerima bantuan beras 5 kilogram ini dari usulan pemerintah daerah," kata Risma, dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (19/7/2021).

"Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau Kartu Sembako, dan BST (Bantuan Sosial Tunai),” tuturnya.

Risma merinci, penerima bantuan beras yakni pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan PPKM Darurat.

Bantuan itu nantinya akan disalurkan melalui dinas sosial di tiap-tiap kabupaten/kota.

Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota masing-masing akan menerima 3.000 paket beras. Kemudian, 6.000 paket akan dibagikan ke enam ibu kota provinsi.

“Nanti penyalurannya juga oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya,” ujar Risma.

Selain bantuan tersebut, Kemensos juga bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 10 juta KPM BST. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras.

Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi.

“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kilogram,” kata Risma.

Secara umum, Kemensos mengoptimalisasi tiga program bansos reguler, yakni PKH, BPNT, dan BST.

PKH tahap ketiga, yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021. Kemudian, BST untuk bulan Mei-Juni juga dicarikan pada bulan Juli untuk 10 juta KPM.

Kemudian, sebanyak 18,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako mendapat tambahan 2 bulan bantuan di samping 12 bulan yang sudah dianggarkan, yakni pada bulan Juli dan Agustus.

“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Risma.

Adapun PPKM darurat diterapkan di Pulau Jawa-Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang mencatatkan penularan Covid-19 dalam jumlah tinggi. Kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021.

Terdapat sejumlah pembatasan kegiatan yang diberlakukan selama perpanjangan PPKM darurat. Pembatasan itu meliputi berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.