Salin Artikel

615 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta di Indonesia, DKI Jakarta Paling Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI hingga Minggu (11/7/2021) mencatat, total ada 615 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan varian B.1.617.2 atau varian Delta.

Temuan itu diketahui telah tersebar di 13 provinsi, di mana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan sebaran terbesar, yakni 264 kasus.

Disusul kemudian Jawa Barat sebanyak 183 kasus, Jawa Tengah 92 kasus, Sumatera Utara 18 kasus, Jawa Timur dan NTB masing-masing 13 kasus, Sulawesi Selatan 11 kasus, dan Banten 7 kasus.

Kalimantan Timur sebanyak 4 kasus, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah masing-masing 3 kasus, serta 1 kasus di Gorontalo.

Varian Delta atau B.1.617.2 digolongkan sebagai variant of concern (VoC) bersama varian Alpha dan Beta oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kemenkes menyebutkan, varian Delta ini enam kali lebih menular daripada varian Alpha B.1.1.7 asal Inggris.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mengurangi mobilitas ke luar rumah selama varian Delta atau B.1.617.2 masih menyebar di beberapa daerah.

"Kita harus bisa mengurangi pergerakan secara disiplin, kemudian jangan ke mana-mana dahulu di masa varian Delta ini menyebar," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Budi mengatakan, saat ini, penyebaran varian Delta bukan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, melainkan sudah mulai menyebar ke luar Jawa.

"Jadi Lampung, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu sekarang sudah masuk di radar kita di luar rumah sakit di Jawa," ujarnya.

Budi menekankan, meski jumlahnya terus ditambah, kapasitas rumah sakit tidak akan cukup untuk menanggulangi penyebaran varian Delta. Oleh sebab itu, ia meminta kegiatan masyarakat dibatasi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/14193491/615-kasus-covid-19-akibat-varian-delta-di-indonesia-dki-jakarta-paling

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke