Hal itu disampaikan Amin merespons rencana Kimia Farma melaksanaan vaksinasi gotong royong individu atau vaksin berbayar sebelum akhirnya ditunda.
"Akan jauh lebih baik jika jejaring apotek Kimia Farma yang tersebar luas di seluruh Indonesia dapat memfasilitasi vaksin gratis untuk masyarakat guna mempercepat dan mempermudah rakyat mengakses program vaksinasi," kata Amin saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, hal yang paling mendasar dan harus digarisbawahi adalah vaksinasi itu mesti gratis sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo.
Amin mengingatkan, masih banyak masyarakat di daerah tertentu yang kesulitan mengakses vaksin secara gratis, terlebih distribusi vaksin masih fokus di Pulau Jawa.
"Jangan sampai program vaksinasi berbayar malah menjadi bumerang bagi rencana pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok melalui program vaksinasi," ujar dia.
Ia menuturkan, dalam perkembangannya, pemerintah memang membuka peluang bagi pihak swasta dengan membiayai pengadaan dan penyuntikkan vaksin kepada pekerja dan keluarganya, tetapi bukan dalam bentuk bantuan komersial.
Oleh karena itu, Amin menilai pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbayar justru menunjukkan inkonsistensi kebijakan pemerintah.
"Sudah semestinya kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan malah memunculkan aturan vaksin berbayar," ujar dia.
Amin mengatakan, apabila Kementerian BUMN melalui PT Kimia Farma ingin memperbanyak vaksin gotong royong, maka layanannya harus diberikan secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dalam hal ini biaya vaksin maupun layanan vaksinasinya merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab swasta atau korporasi," kata dia.
Diketahui, PT Kimia Farma Tbk menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin ini.
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro beralasan, keputusan tersebut diambil karena melihat tinggnya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi berbayar.
“Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tuturnya.
Adapun sebelumnya harga pembelian vaksin dalam program ini dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.
Oleh karena setiap individu membutuhkan 2 dosis vaksin, total biaya vaksinasi per individu untuk 2 dosis sebesar Rp 879.140
Padahal, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.
"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/15213861/akan-jauh-lebih-baik-jejaring-apotek-kimia-farma-fasilitasi-vaksin-gratis