Salin Artikel

Pemerintah Diminta Fokus Perluas Jangkauan Vaksinasi Gratis untuk Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta fokus untuk mempeluas jangkauan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan hal itu lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang memperluas jangkauan vaksinasi dengan program berbayar.

"Vaksinasi jemput bola lebih baik dilakukan. Artinya vaksinasi datang ke perumahan, daerah-daerah, ketimbang meminta warga datang ke kantor-kantor pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan PPKM yang sebagian besar orang berada di rumah," terang Satria pada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Satria menjelaskan, program vaksinasi berbayar belum tentu dapat menambah jangkauan vaksinasi pada masyarakat.

Padahal saat ini pemerintah mesti mengejar herd immunity dengan mencapai persentase vaksinasi hingga 70 persen pada masyarakat.

"Secara ekonomi mungkin subsidi vaksin sedang bermasalah, sehingga (muncul program vaksinasi) berbayar. Di sisi lain, kita sedang mengejar percepatan vaksin (hingga) 70 persen. Sementara vaksin gratis keikutsertaannya masih terbatas, apalagi berbayar," tuturnya.

Satria mengungkapkan pemerintah dapat menggunakan beberapa cara untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, bisa merekrut banyak relawan kesehatan hingga melakukan kontra narasi pada hoaks tentang vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

"Lebih baik memperluas (vaksinasi) dengan cara jemput bola, rekrut relawan, combating hoaks soal vaksin, manfaatkan aparat dan struktur pemerintahan daerah. Menurut saya itu ikhtiar yang tepat untuk mengejar target vaksinasi di Agustus 2021," ungkapnya.

Diketahui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 pemerintah mengadakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

Program ini dilaksanakan melalui PT Kimia Farma Tbk dengan menggunakan vaksin Sinopharm.

Masyarakat yang akan menjadi peserta mesti membayar total Rp 879.140 untuk dua dosis vaksin.

Mestinya program tersebut mulai berjalan Senin, 12 Juli 2021 hari ini.

Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program tersebut untuk memperpanjang proses sosialisasi di masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/12142191/pemerintah-diminta-fokus-perluas-jangkauan-vaksinasi-gratis-untuk-masyarakat

Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke