Salin Artikel

Soal BioSaliva, Epidemiolog: Untuk Screening Bisa, tapi Tak Bisa Gantikan PCR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, BioSaliva atau alat pendeteksi Covid-19 dengan metode kumur bisa digunakan untuk screening kasus Covid-19.

Meski demikian, BioSaliva belum bisa menggantikan PCR untuk mendiagnosis kasus positif Covid-19.

"Kalau untuk menggantikan PCR enggak lah, tapi ini bisa diandalkan untuk alat screening bisa, kalau untuk diagnosis ya tetap PCR untuk konfirmasi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Ia menilai, BioSaliva bisa digunakan untuk pemeriksaan Covid-19 dalam pelacakan kontak erat atau tracing, karena akurasi alat tersebut sudah teruji dan memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Dan memang sudah akurasinya sudah teruji dan memenuhi standar WHO, karena sensitivitasnya minimal harus sama atau lebih dari 80 persen, spesifiksitasnya minimal sama atau lebih dari 97 persen, dan yang saya tahu yang ada saat ini sudah memenuhi," ujarnya.

Namun, Dicky mengingatkan, dalam strategi kesehatan masyarakat, pemerintah sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek sensitivitas, namun juga aspek efektivitas dan efisiensi.

Ia mengatakan, BioSaliva memang sudah teruji memiliki sensitivitas sesuai standar WHO, akan tetapi pemerintah harus melihat aspek efektivitas dan efisiensinya.

"Kalau bicara program screening secara keseluruhan harganya mahal, saya enggak tahu kalau di Indonesia berapa. Jadi kalau program screening tetap diarahkan ke yang lebih praktis dalam pemakaian maupun harganya terjangkau, karena pemerintah tidak membuat ini free, kecuali kalau ini free," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pihaknya bakal memproduksi BioSaliva sekitar 40.000 unit per bulan.

BioSaliva merupakan alat uji pendeteksi Covid-19 dengan metode kumur produksi Bio Farma.

Ia mengklaim BioSaliva memungkinkan pengetesan PCR tidak lagi dilakukan melalui hidung dan nasofaring.

"Ini memberikan satu experience baru dari sisi kenyamanan buat masyarakat yang ingin melakukan pengetesan PCR ini," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma, Kimia Farma, Informa, dan Phapros, Rabu (7/7/2021).

"Produk baru kami BioSaliva, baru akan kita produksi sekitar 40.000 unit per bulan," tambah dia.

Honesti melanjutkan, pihaknya juga telah melakukan pengetesan terhadap BioSaliva dengan akurasi 99 persen.

Selain itu, ia juga mengungkap keunggulan BioSaliva yang diklaim mampu mendeteksi semua varian baru virus corona.

"Khusus untuk BioSaliva ini adalah produk kita terbaru dan bisa men-detect semua strain virus yang sekarang lagi berkembang di Indonesia," terangnya.

Usai mengungkapkan hal tersebut, beberapa anggota DPR mempertanyakan perkiraan harga dari BioSaliva yang bakal digunakan sebagai alat tes Covid-19.

Namun, Honesti belum dapat memberikan jawaban mengenai harga dari BioSaliva. Ia mengaku terkait harga masih menjadi bahan pembicaraan pihaknya.

"Harganya lagi kita usulkan. Kita lagi ada pendampingan untuk penetapan harganya. Sehingga nanti kita dapat ketetapan dari Kementerian Kesehatan. Nanti akan kita sampaikan Pak terkait harganya kalau sudah ada informasi terkait harga akhirnya nanti setelah evaluasi dengan BPKP," tuturnya.

Kendati demikian, Honesti mengklaim bahwa harga BioSaliva bisa saja lebih murah daripada harga PCR tes saat ini.

Lalu jika dibandingkan dengan harga swab test antigen, harga BioSaliva diklaim tidak lebih murah.

"Karena secara standart, dia (Bio Saliva) lebih tinggi," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/21225821/soal-biosaliva-epidemiolog-untuk-screening-bisa-tapi-tak-bisa-gantikan-pcr

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke