Salin Artikel

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Hanya Beri Bansos pada Warga Terdampak PPKM Darurat

Sebab, menurutnya kesuksesan PPKM Darurat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan kebijakan.

"Ketegasan pemerintah serta peran dan partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan PPKM Darurat. Maka pemerintah harus memberi bantuan agar masyarakat semakin tenang, dan semakin yakin bahwa kebijakan ini harus disukseskan demi pemulihan dari pandemi Covid-19," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (2/7/2021).

Politisi PDI-P itu mengungkapkan, bantuan dari pemerintah diharap bukan hanya bantuan sosial dan penundaan kenaikan tarif dasar listrik.

Namun, pemerintah harus menyiapkan bantuan lain dengan cakupan yang luas, terkhusus pada masa PPKM Darurat.

Salah satunya adalah memberikan bantuan untuk menjaga kesehatan seperti pemberian vitamin.

"Harus diperhatikan betul dampak dan solusi untuk warga yang terdampak kebijakan ini. Harus ada bantuan yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Memberikan vitamin dan suplemen untuk masyarakat juga perlu dilakukan supaya imunnya terjaga," jelasnya.

Selain itu, Puan menyoroti pula soal proses vaksinasi pada masa PPKM Darurat juga harus tetap berjalan cepat.

Namun, ia meminta agar pemerintah memperhatikan betul bagaimana proses vaksinasi dilakukan agar tidak terjadi kerumunan.

"Saya harap dapat tetap berjalan cepat, dengan pengaturan pencegahan kerumunan dan disiplin protokol kesehatannya," ucap dia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menegaskan, DPR mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi dengan komitmen dan kedisiplinan bersama.

“Keselamatan masyarakat adalah hal utama. DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah mengatasi pandemi ini. Semua kebijakan harus terukur, harus tegas. Yakinlah, kita pasti bisa melalui situasi darurat ini,” pungkasnya.

Diketahui bersama, mulai Sabtu (3/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021), pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Hal itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7/2021) melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengimbau seluruh rakyat Indonesia tetap tenang menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Bersamaan dengan itu, ia meminta masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku selama masa PPKM Darurat.

"Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/02/14562901/ketua-dpr-minta-pemerintah-tak-hanya-beri-bansos-pada-warga-terdampak-ppkm

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke