Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Jakarta, KOMPAS.com - Dua berita ini paling banyak dicari di desk nasional Kompas.com pada Sabtu 12 Juni 2021. Pertama, berita soal kemungkinan sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli. 

Kedua, tentang Megawati yang pernah dicap sebagai komunis. 

Kedua berita ini juga masuk dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com. Berikut kami rangkum kembali paparannya untuk Anda:

Sidang etik Lili Pintauli

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, mengatakan Dewas KPK akan segera menggelar sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar jika sudah memiliki bukti yang cukup.

"Sedang dalam proses pengumpulan bukti-bukti, kalau cukup bukti baru dibawa ke sidang etik," ujar Albertina kepada Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Nantinya sidang putusan etik Lili, kata Albertina, terbuka untuk umum. Sehingga publik bisa melihat apakah Lili benar melanggar etik KPK seperti yang dituduhkan atau tidak.

"Putusan sidang etik terbuka untuk umum," katanya.


 

Megawati dicap komunis

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya pernah dicap sebagai komunis.

Awalnya Megawati menyebut ia pernah diundang Presiden Republik Rakyat China (RRC), Xi Jinping untuk memberikan sambutan di hari ulang tahun Partai RRC.

"Saya diundang sama Presiden Xi Jinping, ulang tahun Partai Komunis-nya, untuk memberikan sambutan, itu Partai Komunis RRC, kalau nanti saya dibilang gini, 'betul enggak Bu Mega tuh kan komunis’. Saya kan selalu dibilang gitu kan," ujar Megawati saat menyampaikan orasi ilmiah di Unhan RI, Sentul, Bogor, Jumat (11/6/2021).

Megawati mengatakan bahwa ia sudah dicap komunis sejak masih duduk sebagai anggota DPR pada 1999.  Di tahun yang sama, Mega juga dipilih menjadi wakil presiden.

"Sampai saya waktu jadi anggota DPR aja sudah distempel itu (komunis),” katanya.

Padahal, menurutnya, ia sudah lolos penelitian khusus (litsus) saat masa Orde Baru. Sehingga ia pun heran mengapa masih ada yang menyebutnya sebagai komunis.

“Jadi saya bilang yang komunis itu yang waktu itu ini, di, apa namanya, litsus. Jadi saya bilang yang komunis ya yang orang litsus itu loh, tentara loh. Ada saya kolonel, sama 3 mayor, kalau saya tidak salah, iya saya lolos,” ungkapnya.

“Kan membingungkan kan kalau mengatakan saya komunis, saya komunis," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/13/06060021/-populer-nasional-sidang-etik-lili-pintauli-jika-cukup-bukti-megawati-dicap

Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke