Salin Artikel

Pesepeda Road Bike: Pengendara di Jalan Galak-galak

Para pesepeda road bike pun berharap pengendara lain bisa memaklumi kebijakan Pemprov ini.

Matthew (19) menilai Pemprov DKI hadir dalam memfasilitasi sepeda road bike dengan membolehkan mereka melintas JLNT pada hari Sabtu-Minggu dari pukul 05.00-08.00 WIB.

Ia pun merasa nyaman menggowes sepeda road bike bersama rekan-rekannya.

"Jadi aman dan nyaman ya, karena kan satu jalur isinya sepeda semua," kata Matthew saat ditemui Kompas.com usai bersepeda di JLNT Casablanca, Sabtu (12/6/2021).

Matthew merasa lebih aman dalam bersepeda karena tak harus berbagi jalur dengan kendaraan bermotor. Sebab, ia mengaku akhir-akhir ini kerap ditegur oleh pengendara mobil dan motor.

"Apalagi setelah kemarin viral (road bike keluar jalur sepeda Sudirman), pengendara di jalan pada galak-galak," kata dia.

Matthew pun meminta pengendara lain untuk memaklumi bahwa pesepeda road bike tidak bisa menggunakan jalur sepeda di Jalan Sudirman.

Sebab, jalur itu terlalu kecil sehingga tak cocok untuk sepeda road bike yang kecepatannya relatif tinggi.

"Selain terlalu kecil, di situ juga banyak drainase, justru bahaya buat kami," kata dia.

Oleh karena itulah, ia menilai pesepeda road bike memang memerlukan jalur khusus lain, dan penggunaan JLNT Casablanca dinilai sebagai solusi tepat.

Terkait protes dari pesepeda jenis lain yang tak boleh menggunakan JLNT, Matthew menilai hal itu sebagai sebuah perbedaan pendapat yang wajar.

"Ya memang ada perbedaan pendapat. Itu kan sepeda buat bike to work, kalau naik ke atas (JLNT) bahaya. Kalau kita kan buat olahraga. Jadi beda," kata dia.

Pesepeda road bike lainnya, Rere (28) juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan kebijakan sepeda di JLNT Casablanca.


Ia meminta Pemprov tidak terpengaruh oleh protes komunitas Bike To Work.

"Kalau pesepeda lain kan memang bisa pakai jalur sepeda yang sudah ada. Kalau road bike itu terlalu kecil jalurnya," kata dia.

Namun jika memang kebijakan jalur sepeda di JLNT ini akan dibatalkan, maka ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan jalur lain bagi pesepeda road bike.

"Kalau tidak disediakan jalur khusus, pesepeda road bike yang sebanyak ini jadi susah kalau mau gowes," kata dia.

Rere mengatakan, hembusan angin di JLNT Casablanca memang cukup kencang. Namun, menurut dia, hal itu masih bisa diatasi jika sudah terbiasa menggunakan sepeda road bike.

"Kencang sih, tapi kalau sudah biasa bersepeda tidak bahaya kok," kata dia.

Aksi Protes

Komunitas Bike To Work (B2W) berencana menggelar aksi untuk memprotes kebijakan yang membolehkan pesepeda road bike melintasi jalan layang non-tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu.

Aksi tersebut akan digelar pada Minggu (13/6/2021) di ujung JLNT yang mengarah ke Mal Kota Kasablanka.

Aksi akan digelar pada pukul 06.00-07.00 WIB, bersamaan dengan waktu pesepeda road bike dibolehkan melintasi JLNT.

Ketua Tim Advokasi B2W Indonesia Fahmi Saimima menjelaskan, rencana aksi ini dilandasi rasa keprihatinan atas kebijakan Pemprov DKI yang dinilai diskriminatif dan melanggar aturan.

"Kebijakan pesepeda road bike boleh melintas JLNT ini sudah jelas melanggar aturan dan juga diskriminatif, bisa melahirkan konflik sosial. Oleh karena itu, kami berencana menggelar aksi black day sebagai bentuk keprihatinan," kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/6/2021) pagi.


Fahmi mengatakan, dalam menggelar aksi ini, pihaknya bekerja sama dengan Koalisi Pejalan Kaki dan Road Safety Association.

Pihaknya juga mengajak seluruh pengguna jalan, baik pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, dan pejalan kaki untuk ikut bergabung dalam aksi ini.

Fahmi menegaskan, kebijakan pesepeda road bike boleh melintas JLNT jelas melanggar aturan karena sejak awal jalur itu dilarang dipakai untuk kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor.

Bahkan, sejak JLNT itu selesai dibangun pada 2017, sudah dipasang rambu larangan melintas bagi sepeda motor maupun sepeda kayuh.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/12/10440021/pesepeda-road-bike-pengendara-di-jalan-galak-galak

Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke