Salin Artikel

Dubes Arab Saudi Kirim Surat ke Puan untuk Klarifikasi Isu Haji, Ini Isi Lengkapnya

KOMPAS.com - Kedutaan Besar Arab Saudi mengirimkan surat untuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Kamis (3/6/2021), terkait ibadah haji 2021.

Surat tersebut berisi tentang klarifikasi mengenai Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Padahal menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait pelaksanaan haji 2021, baik untuk jemaah Indonesia maupun jemaah di dunia. 

Sehingga, apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasco dan Aceh Hasan adalah tidak benar.

"Dalam kaitan ini saya ingin memberitahu kepada Yang Mulia (Ketua DPR RI) bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," kata Dubes Essam dalam suratnya.

Agar tidak salah paham dan menjadi isu liar di luar, Dubes Essam berharap agar setiap informasi yang berkaitan dengan haji terlebih dahulu dikomunikasikan pada pihak kedutaaan atau otoritas resmi lainnya guna mendapat informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah mendapatkan informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021.

Tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini, menurut Sufmi, lantaran vaksinasi Covid-19 yang digunakan Indonesia.

Sedangkan Ace Hasan Syadzily menyebut adanya 11 negara yang telah memperoleh kouta haji dari kerajaan Arab Saudi pada tahun 2021, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.


Lalu seperti apa klarifikasi Dubes Arab Saudi? Berikut isi lengkap suratnya:

SANGAT SEGARA

Yang Mulia
HE/Dr. (HC) Puan Maharani. S.I.Kom
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Assamalu'alaikum Wr.Wb

Bersama ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial di Republik Indonesia yang menukil pernyataan HE/Dr.Ir.Sufmi Dasco Ahmad.Sh.H., MH., Wakil Ketua DPR-RI yang menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini, juga pernyataan HE/DR.H. Ace Hasan Syadzily,. M.Si., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang menyebutkan adanya (11) negara yang yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan kepada yang mulai bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi, disamping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jamaah haji Indonesia atau bagi para jamaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia.

Sehubungan dengan hal itu, merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada yang mulai dan anggota-anggota dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya, seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar dapat dipercaya. Saya berharap yang mulai senantiasa mendapat limpahan taufik dan kesuksesan dan kepada para anggota dewan yang terhormat saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terimalah saham hormat dari saya
Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi
Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci
Untuk Republik Indonesia
(3/6/2021)

***
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Kedubes Arab Saudi surati Puan Maharani soal ibadah haji, ini isinya"

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/13511961/dubes-arab-saudi-kirim-surat-ke-puan-untuk-klarifikasi-isu-haji-ini-isi

Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke