Salin Artikel

Indonesia Miliki 91,3 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes Sebut Baru Penuhi 21 Persen Kebutuhan

Meskipun demikian, jumlah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sesuai target.

"Jumlah vaksin saat ini sudah 83,9 juta plus 8 juta yang baru datang, jadi sudah 91,3 juta dosisi vaksin yang kita terima," kata Nadia di acara bertajuk Mengenal Varian Baru Covid-19 dan Efektivitas Vaksin yang digelar ANTARA, Senin (31/5/2021).

Nadia mengatakan, jumlah tersebut baru memenuhi 21 persen dari kebutuhan dosis vaksin Covid-19 yang dibutuhkan Indonesia.

Sebab, untuk melakukan vaksinasi sebanyak 181 juta orang, kata dia, dibutuhkan 426,28 juta dosis vaksin Covid-19.

"Kami harap penambahan vaksinasi akan menambah jumlah vaksin karena April jumlah vaksin kita hanya 8 juta, sekarang sudah bisa dipastikan tiap bulan punya stok 20-30 juta dosis," tutur Nadia.

Saat ini, kata dia, dari 181 juta yang menjadi target vaksinasi, sudah 16 juta orang yang selesai dosis pertama dan 10 juta orang dosis kedua.

Artinya, baru ada 10 juta orang yang mempunya vaksin lengkap.

Adapun pelaksanaan vaksinasi yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia) yang baru mencapai 3,3 juta orang.

Lebih lanjut Nadia pun mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut dan khawatir divaksin.

Sebab, kata dia, seluruh vaksin yang digunakan keamanannya telah dikaji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terdapat kriteria yang digunakan BPOM bersama Itagi dan beberapa lembaga terkait untuk menentukan keamanan sehingga memberi izin penggunaan vaksin.

"BPOM sudah keluarkan izin penggunaan darurat, sudah dilihat keamanan dan perlindungannya," ucap dia.

Ia pun menegaskan kepada masyarakat agar tidak perlu pilih-pilih vaksin karena seluruh vaksin sudah sesuai standar WHO, yaitu mencegah penularan dan gejala Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/15003061/indonesia-miliki-913-juta-dosis-vaksin-covid-19-kemenkes-sebut-baru-penuhi

Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke