Salin Artikel

Jokowi Kritik Distribusi Vaksin Covid-19 Dunia, Negara Berpenghasilan Rendah Hanya Dapat 0,3 Persen

Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual itu, Jokowi mengungkapkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah baru mendapatkan 0,3 persen suplai vaksin.

"Disparitas atau kesenjangan global atas akses vaksin masih lebar. Di saat beberapa negara telah mulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia, hanya 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden yang ditayangkan pada Jumat (21/5/2021).

Jokowi melanjutkan, kesenjangan itu tampak semakin nyata saat 83 persen dosis vaksin global sudah diterima negara-negara kaya.

Sementara itu, negara-negara berkembang hanya terima 17 persen dosis vaksin untuk 47 persen populasi dunia.

"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," tegas Jokowi.

Dia menyebutkan, saat ini tantangan mewujudkan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara masih sangat berat.

Terlebih lagi, adanya persoalan suplai, pendanaan, dan keengganan menggunakan vaksin di sejumlah negara.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak dunia melakukan langkah nyata dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Yaitu dalam jangka pendek kita harus mendorong ini lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema Covax facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan, khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," tutur Jokowi.

Kemudian, dalam jangka menengah dan panjang, Jokowi mengajak dunia melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi," kata Jokowi.

Selain itu, tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia akan sangat bergantung bagaimana langkah dunia secara bersama dalam menangani pandemi ini.

"Oleh karena itu, negara anggota G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin," jelas Jokowi.

Dia mengungkapkan, Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara post sponsor proposal TRIPS Waiver tersebut.

Indonesia berharap agar negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/22/18402261/jokowi-kritik-distribusi-vaksin-covid-19-dunia-negara-berpenghasilan-rendah

Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke