Pukat UGM Sebut Tak Ada Korelasi antara TWK dan Profesionalisme Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai menjadi bukti tidak adanya korelasi antara tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan profesionalisme dan integritas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penuturan sumber Kompas.com, OTT tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun disebut menjadi salah satu pegawai yang tidak lolos TWK sebagai proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain Harun, ada pegawai lain yang tak lolos TWK terlibat dalam penangkapan itu.

"Hal ini menunjukkan tes wawasan kebangsaan tidak memiliki korelasi dengan profesionalitas dan integritas pegawai," ujar Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman Zaenur, kepada Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Zaenur berpandangan, Harun tidak lolos TWK karena substansi soal yang diskriminatif dan cenderung tendensius ingin mengetahui pandangan peserta terkait politik dan keagamaan.

"Materi seleksi memang absurd, diskriminatif, dan lebih condong ingin mengetahui pandangan pribadi pegawai mengenai politik dan keagamaan yang sangat privat," ucap Zaenur.

Zaenur menilai, KPK akan kehilangan pegawai seperti Harun jika memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau tak lolos TWK.

"Jika pimpinan KPK nekat membuang 75 pegawai seperti Harun ini, maka Indonesia akan sangat rugi, kehilangan para patriot yang selama ini bekerja menjaga Republik dari ketamakan para koruptor," pungkas dia.

Polemik tentang TWK sebagai proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN masih terjadi hingga saat ini.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris menyebut tes tersebut bermasalah dan tidak bisa dijadikan alasan memberhentikan pegawai.

Dalam pandangan pribadinya, Syamsuddin juga menerangkan bahwa Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status kepegawaian.

Dikutip dari Antara, Minggu (9/5/2021), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, pihaknya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang KPK terkait dengan alih status kepegawaian tersebut.

Salah satu poin putusan MK dalam uji materi yakni, alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan para pegawai yang sebelumnya telah mengabdi di lembaga antirasuah itu

Ghufron juga menekankan, tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos TWK.