Salin Artikel

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, masuknya varian virus corona dari luar negeri telah menyebar di berbagai daerah.

Hal ini disikapi pemerintah dengan meningkatkan upaya penanganan pandemi hingga mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan, baik di dalam maupun luar negeri.

"Jika mutasi virus dibiarkan, akan semakin banyak varian virus corona yang muncul dan berpotensi berdampak buruk dalam upaya pengendalian Covid-19," ujar Wiku dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi KPC-PEN, Jumat (7/5/2021).

"Pembiaran terhadap mutasi virus akan berdampak buruk pada meningkatnya laju penularan akibat terjadinya perubahan pada karakteristik virus dan akan juga merubah sifat bilogisnya," lanjut Wiku.

Selain itu, mutasi virus juga dapat menurunkan efektivitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus yang spesifik.

Kemudian juga dapat menurunkan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi atau hotspot yang berbeda-beda pada setiap varian.

"Sehingga, dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik," ungkap Wiku.

"Potensi efek negatif ini sedang dipelajari lebih lanjut, dan semua temuan hasilnya akan diberitahukan kepada masyarakat," katanya.

Masih terkait mutasi virus, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengklasifikasi jenis mutasi virus berdasarkan karakteristik yang ditimbulkan akibat mutasi.

Pertama yakni varian of concern, yakni varian yang sudah ditetapkan sebagai varian yang mengalami perubahan karakteristik dari karakteristik semula yang berupa angka dan huruf seperti B117, B1357 B11281 atau P1.

Kedua, adalah varian of interest, yaitu virus yang mengalami perubahan genetik, tetapi karakteristiknya masih belum bisa dipastikan.

"Dan yang menjadi catatan ialah perubahan karakteristik di setiap varian berbeda-beda," tambah Wiku.

Pada prinsipnya, virus corona adalah salah satu bentuk virus RNA yang secara alamiah jumlah kejadian mutasinya lebih banyak daripada jenis virus DNA.

Karenanya, sangat wajar jika kemunculan variannya berkembang sangat cepat saat ini.

"Kembali saya ingatkan bahwa virus tidak mengenal batas teritorial dan setiap negara saling terhubung," tegas Wiku.

"Oleh karena itu, salah satu upaya mengendalikan varian virus, khususnya yang sudah pasti meningkatkan infeksi, adalah dengan mengatur mobilitas luar negeri," lanjutnya.

Wiku mengungkapkan, berdasarkan data dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, terdapat 10 negara asal kedatangan dengan kasus positif terbanyak selama periode 28 Des 2020 sampai dengan 3 Mei 2021.

Ke-10 negara itu yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Malaysia, Qatar, Mesir, Jepang, Singapura, Kongo, dan Lebanon.

Selain itu, ada lima negara teratas yang menjadi sumber positif WNA berdasarkan kewarganegaraan, yakni India, UEA, Qatar, Jepang, dan Turki.

"Ke depannya kita terus melakukan berbagai intervensi pencegahan demi pengendalian COVID-19 yang baik. Tidak hanya mengatur mobilitas perjalanan," kata Wiku.

"Tetapi, juga meningkatkan upaya Whole Genome Sequencing (WGS). Peningkatan kualitas dan inovasi pada pelayanan kesehatan dan alternatif pengobatan," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkes telah mengonfirmasi masuknya tiga varian baru virus corona dari luar negeri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, tiga varian baru itu berasal dari Inggris (B.1.1.7), India (B.1.617), dan Afrika Selatan (B.1.351).

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/07325871/satgas-jika-mutasi-virus-corona-dibiarkan-bisa-berdampak-buruk-bagi

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke