Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap warga Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang terjadi di Papua.

Pada Agustus 2019, aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari. Peristiwa itu dipicu oleh kasus persekusi dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Ini tidak boleh ada tindakan rasialisme itu. Semua rakyat Papua di seluruh Indonesia, itu tidak boleh ada kejadian seperti di Yogyakarta, di Surabaya," kata Bobby, dalam diskusi virtual bertajuk Memahami Papua serta upaya penyelesaian secara kolaboratif dan holistik, Kamis (6/5/2021).

Bobby menegaskan, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan. Ia meminta pemerintah menindak tegas semua pihak yang masih melakukan praktik rasialisme.

"Harus ditindak sampai aktor-aktor intelektualnya, termasuk organisasi-organisasi yang masih melakukan aksi-aksi rasialisme seperti itu," tegasnya.

Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dengan daerah. Terutama dengan pemangku kepentingan di tujuh wilayah adat di Papua.

Ia meyakini, masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Sehingga, pembangunan yang diupayakan pemerintah bersifat bottom-up.

"Karena mungkin mereka di sana ada beberapa unsur-unsur usulan pembangunan yang sifatnya bottom-up. Selama ini karena memang ada kesulitan untuk bersinergi dalam kesetaraan, itu semua program pembangunan itu adalah top-down," tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut isu rasialisme telah lama menimpa masyarakat Papua.

Rasialisme yang dialami warga Papua berujung pada banyaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Menurutnya, sudah banyak contoh menunjukkan bahwa aparat keamanan bersikap rasis terhadap masyarakat Papua.

Contoh paling nyata, kata Usman, adalah insiden di Surabaya dan Malang pada tahun 2019 lalu.

Dalam peristiwa itu, aparat justru merespons protes mahasiswa dengan brutal dan sama sekali tidak menunjukan sikap penegakkan HAM.

“Sikap rasialisme itulah yang pada akhirnya memicu pada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Padahal seharusnya negaralah yang menjadi contoh antirasialisme," ujar Usman.