Safari Politik PKS, Pengamat: Koalisi Menuju Pemilu 2024 Tidak Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, safari politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahteta (PKS) merupakan upaya dalam mencari partner berkoalisi menuju Pemilu 2024.

Dalam beberapa pekan terakhir, pimpinan PKS bertemu dengan petinggi partai lain.

"Ini tentu sebagai upaya PKS untuk menuju jalan panjang 2024, mencari partner politik begitu ya. Karena biar bagaimana pun koalisi itu kan tidak mungkin terbentuk begitu saja, tetapi butuh landasan yang kemudian mulai dibangun. Batu batanya mulai saat ini dilakukan," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Menurut Adi, koalisi politik menuju Pemilu 2024 tidak mudah dibentuk. Karena itu, PKS sudah mulai membangun jalan awal untuk membangun komunikasi.

"Karena memang koalisi menuju 2024 itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tentu pasti didahului dengan komunikasi yang intens, kontinu dan itu tidak mudah," ujarnya.

Selain itu, Adi menilai PKS juga ingin memperkenalkan kepengurusan baru. Kemudian, ia juga berpandangan, PKS ingin menegaskan kepada masyarakat sebagai partai yang inklusif dan terbuka.

Pasalnya, menurut Adi, PKS selama ini kerap dianggap sebagai partai yang cenderung eksklusif.

"Dengan safari politik ini PKS ingin menunjukkan kepada publik bahwa PKS adalah partai terbuka sesuai dengan tagline mereka kan, partai inklusif, partai terbuka," tuturnya.

Pada Rabu (14/4/2021), petinggi PKS bertemu dengan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membahas sejumlah topik, termasuk komitmen bersama dalam menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI.

Selain PPP, sejumlah pertemuan juga digelar dengan pimpinan Partai Demorkat, PDI-Perjuangan, PKB, Golkar, hingga Nasdem.

Dalam kunjungan ke DPP Partai Nasdem, kedua partai itu sepakat mendorong semua pihak untuk mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik, riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif, seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi diakhiri,” kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate saat jumpa pers, di Jakarta, Jumat (30/4/2021), dikutip dari Antara.