Wamenag Tegaskan Larangan Mudik Lebaran 2021 Berlaku bagi Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 yang ditetapkan pemerintah berlaku bagi semua pihak.

Ia sekaligus mengklarifikasi tentang informasi adanya permintaan dispensasi mudik bagi para santri di pondok pesantren.

Menurut dia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memiliki perhatian yang sama agar larangan mudik dipatuhi masyarakat.

“Saya melihat penegasan Wapres dan Menag sama, bahwa ada larangan mudik pada 6–17 Mei yang harus dipatuhi. Tidak ada dispensasi, larangan ini berlaku untuk semua,” ujar Zainut, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/4/2021).

Zainut juga menekankan kembali bahwa larangan mudik tersebut dilakukan karena pemerintah berupaya mencegah penyebaran Covid-19.

Pasalnya, Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan.

"Masyarakat Indonesia perlu belajar dari penyebaran Covid-19 yang demikian masif di sejumlah negara, utamanya India. Larangan mudik diterapkan dalam konteks itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19,” kata dia.

Lebih jauh, Zainut mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga jiwa atau khifdhun-nafs yang juga menjadi perintah agama.

Zainut juga mengklarifikasi tentang adanya permintaan dispensasi larangan mudik bagi santri yang sempat bergulir sebelumnya.

Ia memastikan bahwa hal tersebut dilakukan sebelum masa larangan mudik.

"Saat ini sedang berlaku masa pengetatan. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan, sebaiknya mengikuti ketentuan yang berlaku pada masa pengetatan tersebut," kata dia.

Ia mengatakan, Wapres Ma'ruf memiliki perhatian kepada para santri sehingga mengimbau para pihak, khususnya pemerintah daerah untuk memfasilitasi para santri yang akan pulang karena sudah libur dari pondok pesantrennya.

Sebab, menurut kebiasaan, kata dia, pesantren mulai libur Ramadhan setelah tanggal 20 Ramadhan atau saat ini tepat pada 2 Mei 2021.

"Artinya sebelum masa larangan berlaku, sehingga jika ada santri yang akan pulang maka harus dipastikan kepulangan mereka tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengusulkan kepada Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi agar para santri dapat difasilitasi untuk bisa mudik di tengah larangan pemerintah.

Kemudian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan dispensasi atau memfasilitasi para santri bisa pulang ke kampung halaman di tengah larangan mudik Lebaran 2021.