Ganjar Tegaskan Tidak Ada Dispensasi Mudik Bagi Santri di Jawa Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya tidak akan memberikan dispensasi mudik Lebaran bagi para santri.

“Tidak ada dispensasi. Masih sama,” kata Ganjar saat ditanyakan apakah daerahnya akan memberikan dispensasi mudik bagi para santri yang disiarkan di YouTube Kemkominfo TV, Rabu (28/4/2021).

Ganjar mengatakan aturan mudik berlaku sama bagi setiap orang.

Larangan mudik Lebaran 1422 Hijriah mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021. Namun pengetatan perjalanan mulai diberlakukan pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18 Mei-24 Mei 2021.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya juga mengimbau setiap pengelola pondok pesantren memberikan pemahaman kepada para santri dan orangtuanya bahwa tidak ada dispensasi larangan mudik bagi mereka.

Kementerian Agama, kata Yaqut, secara aktif menyosialisasikan tidak ada dispensasi bagi santri.

"Saya minta para pengelola pondok pesantren bisa memberikan pemahaman komprehensif kepada para santri dan orangtuanya," kata Yaqut dikutip dari siaran pers, Rabu (28/4/2021).

Selain itu, Yaqut juga meminta para pengelola pondok pesantren untuk mengisi masa libur para santri dengan membuat kegiatan-kegiatan positif dan menyenangkan.

Menurut Yaqut, silaturahmi Hari Raya Idul Fitri pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat ini, bisa dilakukan melalui virtual.

"Di pondok itu juga tidak kurang berkahnya dengan meningkatkan amaliyah, belajar dan mengaji. Sebab itu, mari menunda dulu sejenak untuk bertemu keluarga agar semua terlindungi," ujar dia.

Menurut Yaqut, silaturahmi Hari Raya Idul Fitri pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat ini, bisa dilakukan melalui virtual.

Perihal dispensasi mudik awalnya disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta adanya dispensasi atau memfasilitasi para santri agar bisa mudik di tengah larangan pemerintah.

Pernyataan yang disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi itu pun diralat bahwa Wapres Ma'ruf hanya menerima permintaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar memberi keringanan kepada santri.

Namun hal tersebut juga dibantah pihak PBNU bahwa mereka tidak pernah meminta hal tersebut secara institusional.