Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, 12 mantan kader yang digugat itu termasuk mantan kader yang selalu mengaku-ngaku sebagai juru bicara Partai Demokrat.

"Partai Demokrat yang diwakili Mehbob dan Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, pada hari ini, Selasa, 13 April 2021, telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada 12 mantan kader sebagai inisiator pertemuan yang mereka namakan sebagai KLB," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa.

Herzaky mengatakan, pendaftaran gugatan ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan perkara perdata Nomor 172 di Pengadilan Negeri Jakarta.

Perkara tersebut dicabut karena dianggap sudah tidak relevan dengan tidak diprosesnya permohonan legalitas KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Tidak tepat jika Menkumham masih kami jadikan pihak turut tergugat. Karena dalam perkara perdata nomor 172 sebelum ini, Menkumham merupakan pihak tergugat," kata Herzaky.

Ia menegaskan, dalam gugatan perbuatan melawan hukum kali ini, Demokrat hanya menggugat 12 orang mantan kader Partai Demokrat.

Adapun dalam gugatan perdata sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Sekretaris Jenderal Teuku Rriefky Harsya menggugat 10 orang terkait kisruh kepemimpinan di Partai Demokrat.

Sepuluh orang tergugat itu adalah Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Pihak AHY menyertakan tujuh poin dalam petitumnya. Seperti tercantum dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, poin pertama meminta agar seluruh gugatan mereka dikabulkan.

Kedua, majelis hakim diminta menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apa pun atas nama Partai Demokrat, termasuk KLB.

Berikutnya, kubu AHY meminta agar 10 tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak berhak menggelar KLB.

"Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum," demikian bunyi poin kelima dalam petitum seperti dikutip dari SIPP.

Keenam, majelis hakim diminta melarang Menkumham menerima pendaftaran hingga mengesahkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta kepengurusan Partai Demokrat yang berdasarkan hasil KLB di Deli Serdang.

Terakhir, majelis hakim diminta menetapkan kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah sebagaimana ditetapkan Surat Kemenkumham nomor M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020 dan nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020.