Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Salah satu caranya, kata dia, dengan mengaktifkan lagi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Sebab dalam peraturan tersebut termuat strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah.

"Kesetaraan gender yang dituangkan dalam Inpres itu masih berlaku hingga sekarang, tapi implementasinya masih sebatas wacana," ujar Bintang pada pembukaan acara Sosialisasi dan Diskusi Persiapan Pelaksanaan G20 Empower di Bali, Senin (12/4/2021), dikutip dari siaran pers.

"Jadi saya harap para kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan," lanjut dia.

Sebab, kata dia, setiap individu sesuai konstitusi di negeri ini memiliki kesempatan yang sama dalam semua sektor kehidupan.

Menurut Bintang, dengan jumlah perempuan hampir mencapai 50 persen dari penduduk, ditambah jumlah anak sekitar 30 persen menjadi sumber daya yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

“Dari sisi jumlah, potensi perempuan Indonesia itu luar biasa. Jadi saya mendorong para kepala daerah untuk melakukan pemetaan persoalan perempuan dan anak, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki perspektif perempuan dan anak," kata dia.

Bintang menuturkan, semua perempuan baik yang berperan sebagai ibu rumah tangga maupun tidak, memiliki impian untuk mengembangkan diri.

Namun ruang kesempatan itu sangat terbatas sehingga perempuan harus diberikan kesempatan untuk dapat setara dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan di lapangan.

Bintang mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia sedikit mengalami peningkatan sebanyak 0,80 persen pada periode 2018 hingga 2019, menjadi 69,18.

"Namun angka tersebut masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan lagi," kata dia.

Oleh karena itu, kata Bintang, untuk meningkatkan angka IPM bagi perempuan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat tiga aspek yang menjadi tolok ukur, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi.