Salin Artikel

Kepala BKN: Birokrasi di Indonesia Didominasi ASN 'Kolonial'

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan birokrasi Indonesia mayoritas masih diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berumur.

Padahal, menurut dia, saat ini jumlah penduduk milenial sudah mencapai hampir 65 persen.

"Tapi susunan birokrasinya lebih didominasi (biasa) menyebutnya kolonial (berumur)," kata Bima dalam diskusi daring bertajuk 'Bincang Hangat Sosialisasi CPNS 2021, Jumat (9/4/2021).

Bima menilai komposisi lebih banyak ASN yang berumur ini harus segera diseimbangkan agar birokrasi menjadi lebih produktif.

Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikan ASN saat ini yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) masih cukup banyak.

"ASN kita ini dari sisi pendidikan memang sudah lebih banyak yang berpendidikan S1 ke atas jadi sudah 2,78 juta orang. Tetapi yang SMA 759.000-an (orang)," ujarnya.

Menurut Bima ASN lulusan SMA di birokrasi mengerjakan pekerjaan administratif.

Sedangkan untuk mewujudkan smart and work class birocracy Indonesia memerlukan orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan.

"Sehingga kita tidak menerima lagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administrasi dan strata pendidikan SMA ke bawah," ungkapnya.

Adapun berdasarkan data BKN hingga 1 April 2021 di Indonesia total ada 4.179.943 juta orang.

Angka itu terdiri dari PNS yang berjumlah 4.130.773 juta orang dan Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 49.170 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/17005831/kepala-bkn-birokrasi-di-indonesia-didominasi-asn-kolonial

Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke