Salin Artikel

Demokrat Dituding Tak Demokratis, Andi Mallarangeng: Justru KLB Abal-abal yang Begitu

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons tudingan salah satu penggagas KLB Hencky Luntungan yang menilai, situasi Partai Demokrat saat ini tidak demokratis bahkan cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

"Kalau bicara soal demokratis, KLB abal-abal itu yang tidak demokratis," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Menurut Andi, justru terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang tidak demokratis karena mantan Panglima TNI itu bukan kader partai.

"Saya sudah baca buku-buku tentang demokrasi, enggak ada yang membenarkan bagaimana seseorang bukan kader partai, yang merupakan elemen kekuasaan, bisa mengambil alih dan membegal partai orang lain begitu saja. Bahkan untuk menjadi ketua kelas saja harus menjadi murid di kelas tersebut," jelasnya.

Ia pun menjelaskan situasi dan peran tugas dari setiap posisi di Partai Demokrat.

Adapun hal ini ia jelaskan lantaran Partai Demokrat juga dituding Hencky Luntungan, cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Pertama, Ketua Umum ex officio adalah juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara MTP dan DPP Partai Demokrat. Apapun yang diputuskan oleh MTP segera bisa dijalankan oleh DPP yang dipimpin oleh Ketum," terangnya.

Sementara itu, lanjut Andi, ada enam Wakil Ketua Umum (Waketum) di Demokrat.

Mereka adalah Benny K Harman, Vera Febiyanti, Willem Wandik, Marwan Cik Hasan, Yansen Tipa Padan, dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

"Jadi, Mas Ibas hanyalah salah satu dari enam Waketum. Sebelumnya dia juga pernah menjadi Sekjen PD ketika Ketumnya Anas Urbaningrum," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi juga membantah bahwa Partai Demokrat cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Ia pun membantah tudingan Hencky Luntungan dengan cara menjelaskan sejarah berdirinya Partai Demokrat dan bagaimana Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat terpilih.

"Ketum pertama adalah Profesor Budhi Santoso, kemudian Pak Hadi Utomo, lalu kompetisi antara saya, saudara Marzuki Alie dan saudara Anas Urbaningrum. Anas yang menjadi Ketum. Setelah itu dia terkena masalah hukum, maka Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat melakukan penyelamatan partai dengan menjadi Ketum," jelas dia.

"Pada Kongres 2020, AHY terpilih sebagai Ketum secara aklamasi. Dan itu juga demokratis. Memang hanya ada satu calon yang mendaftar," tambah Andi.

Andi mengungkapkan, AHY juga terpilih karena dinilai merupakan kader terbaik yang bisa menjadi lokomotif baru Partai Demokrat.

Menguatkan hal tersebut, Andi pun membeberkan bahwa AHY memiliki polling paling tinggi di antara semua kader Demokrat.

Bahkan, Andi mengatakan bahwa sosok-sosok di kubu KLB juga kalah dalam polling di Partai Demokrat.

"Silakan dilihat semua survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Bandingkan juga dengan angka pollingnya Pak Moeldoko yang nol koma. Bandingkan juga dengan Marzuki Alie, Jhonny Allen Marbun, atau Max Sopacua, atau juga Hencky Luntungan," kata Andi.

"Mereka semua bahkan tidak masuk radar semua survei," sambungnya.

Di sisi lain, Andi juga meminta Hencky Luntungan membandingkan situasi partai lain yang jabatan ketua umumnya, tidak pernah berganti.

Namun Andi tak menyebutkan partai mana yang dimaksud tersebut. Hanya saja, ia meminta agar Hencky juga membandingkan situasi dengan partai lainnya.

"Bandingkan juga dengan partai lain yang sejak awal hingga sekarang, Ketumnya tidak pernah berganti," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, penggagas KLB Hencky Luntungan menilai, situasi Partai Demokrat saat ini tidak demokratis bahkan cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Hencky mengungkit jabatan yang diemban keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Partai Demokrat karena mendapat posisi strategis di partai.

"Tidak elok apabila demokrasi dalam 1 parpol dikuasai oleh keluarga dan ini terjadi di Partai Demokrat. Ayahnya majelis tinggi, anaknya wakil ketua majelis tinggi, anaknya ketua umum, anaknya wakil ketum," kata Hencky dalam diskusi Quo Vadis Demokratisasi Parpol yang disiarkan secara virtual, Selasa (6/4/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/08331881/demokrat-dituding-tak-demokratis-andi-mallarangeng-justru-klb-abal-abal-yang

Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke