Lewat Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat, KKP Berkomitmen Wujudkan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

KOMPAS.com – Lautan memiliki luas lebih dari 70 persen permukaan bumi dan membentuk 90 persen biosfer. Oleh karenanya, lautan merupakan ekosistem penting bagi kehidupan di bumi.

Pasalnya, lautan memberi manusia oksigen, makanan, dan memengaruhi cuaca, sehingga membuat bumi layak huni serta dipenuhi kehidupan yang saling mendukung.

Tak hanya itu, lautan juga menggerakkan ekonomi melalui perikanan, transportasi, energi, dan pariwisata. Empat hal tersebut telah menjadi bagian dari budaya, tradisi dan identitas Indonesia sebagai bangsa bahari.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menyampaikan, guna mewujudkan sustainable ocean economy (SOE) atau ekonomi kelautan berkelanjutan, maka diperlukan koordinasi dan kerja sama dari beberapa pihak.

“Baik itu kerja sama multisektoral maupun multi stakeholder dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (1/4/2021).

Pernyataan itu Sjarief sampaikan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam seminar menuju SOE Indonesia di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

The Global Change Institute - University of Queensland dan The Boston Consulting Group (BCG) pada 2015 mempublikasikan studi bahwa total kekayaan laut dunia mencapai 24 triliun dollar AS.

Sementara itu, kontribusi sektor kelautan dunia terhadap gross domestic product (GDP) per tahun mencapai 2,5 triliun dollar Amerika Serikat (AS).

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 2020 melaporkan, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 120–70 miliar dollar AS. Data ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga ekonomi perikanan secara global, setelah China dan Peru.

Diluar sektor perikanan, berdasarkan data dari Conservation International 2019, Indonesia juga memiliki potensi ekosistem mangrove terbesar, yaitu sekitar 3,14 juta ton karbon dengan nilai 47,1 juta dollar AS.

Begitu pula data dari Ocean Science Journal 2019, melaporkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem lamun. Ekosistem ini berpotensi menyimpan 7,4 megaton karbon per tahun dengan nilai 111 juta dollar AS.

“Kendati demikian, lautan di Indonesia saat ini menghadapi tekanan besar dari kegiatan illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing,” imbuh Sjarief.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kejahatan kemanusiaan di laut. Mulai dari masalah sampah laut, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim.

Terlebih, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) ke-14 tentang life below water atau kehidupan di bawah laut belum menerima perhatian politik dunia sebagaimana mestinya.

Padahal SDG ke-14 berperan sebagai pedoman internasional tertinggi untuk pembangunan laut.

Memahami tantangan tersebut, pada 2017, sebanyak 14 pemimpin negara, termasuk Indonesia bersatu dalam ocean panel membentuk panel tingkat tinggi. Pembentukan ini dilakukan untuk ekonomi laut berkelanjutan atau high level panel sustainable ocean economy (HLP SOE).

Dokumen transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yaitu status kekayaan laut (Ocean Wealth), status kesehatan laut (Ocean Health), status mengenai distribusi manfaat sumber daya laut yang adil (Ocean Equity), ketersediaan pengetahuan laut (Ocean Knowledge), dan pembiayaan upaya kesehatan dan pengelolaan sumber daya laut (Ocean Finance).

Untuk mengimplementasikan kelima fokus HLP SOE, KKP memiliki tiga program terobosan yang bermuara pada keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional.

Tiga program KKP itu di antaranya, pertama, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap. Kedua, perikanan budidaya untuk kesejahteraan. Ketiga, pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

“Namun, kelima fokus HLP itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama multisektoral dan multi stakeholder bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat,” ujar Sjarief.

Ia mencontohkan, ocean financing membutuhkan upaya bersama untuk koordinasi penanaman modal dan investasi biru berkelanjutan sektor laut.

Begitu pula dengan kesehatan laut turut membutuhkan upaya bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti lingkungan hidup serta pemerintah daerah (pemda), dan kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, Sjarief menjelaskan, untuk distribusi pemanfaatan kekayaan laut yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia (Ocean Equity) membutuhkan peran aktif dunia usaha.

“Sementara itu, penyadaran akan kecintaan terhadap laut (ocean knowledge) sangat membutuhkan kerja sama dan partisipasi dunia pendidikan dan kelompok masyarakat,” ucapnya.

Ia mengaku, dalam upaya sinkronisasi kelima fokus dari HLP SOE dan tiga program terobosan KKP, terdapat beberapa tantangan utama.

Tantangan pertama, perlunya dukungan internasional dalam menjadikan aktivitas perdagangan plasma nutfah, salah satunya benih bening lobster (BBL) dikategorikan sebagai tindakan IUU Fishing.

“Kedua, penetapan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714 Laut Banda sebagai lokasi bebas tangkapan (no take zone) atau green environment,” ujar Sjarief.

Tantangan ketiga, sambung dia, perlu kesetaraan dalam menentukan tarif masuk produk perikanan ke negara-negara lain. Hal ini agar pasokan pangan, terutama hasil dari laut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sjarief berharap, melalui seminar ini dapat menjadi wadah diskusi antar kementerian atau lembaga, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan.

Tak hanya identifikasi tantangan, namun seluruh pihak terkait diharapkan dapat melihat peluang untuk bersama merumuskan solusi praktis dalam pencapaian tujuan HLP SOE di Indonesia.

“Perkenankan saya mengingatkan tentang tiga prinsip pengelolaan laut. Laut untuk manusia, laut untuk ekonomi dan laut untuk alam,” ucap Sjarief.

Maka dari itu, lanjut dia, pengelolaan laut harus memberikan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Caranya dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan untuk kita dan masa depan anak cucu kita,” imbuh Sjarief.