Salin Artikel

Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik

KOMPAS.com – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin menghimbau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempertimbangkan skema pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara di cicil.

“Jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," ujar Azis dalam dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021).

Pembayaran THR dengan cara dicicil, menurut Azis, akan berdampak pada daya beli masyarakat di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme pembayaran THR cicilan itu. Apalagi saat ini masih ada perusahaan yang belum membayarakan THR kepada pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, hingga kini masih ada perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020 untuk buruh dan pekerja.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong Kemnaker untuk menghimbau perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020, agar segera melunasi kewajibannya kepada buruh dan pekerja.

Meski demikian, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tahun ini tidak akan sebanyak tahun lalu.

“Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu, kalangan dunia usaha berharap, pencairan bantuan sosial yang pemerintah janjikan pada Lebaran 2021 dapat mendongkrak konsumsi dan mendorong pemulihan ekonomi, meskipun masih diberlakukan larangan untuk mudik.

Senada, Azis juga optimis daya beli masyarakat pada 2021 bisa lebih tinggi daripada 2021

“Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi," tuturnya.

Azis meminta Kemnaker untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan demand.

Ia berharap, pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bantuan sosial berjalan lancar saat lebaran nanti.

"Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/30/14480501/soal-pembayaran-thr-dengan-dicicil-wakil-ketua-dpr-jangan-sampai-timbulkan

Terkini Lainnya

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke