Salin Artikel

Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Sebab, pemerintah sedang mengejar target 70 persen kekebalan kelompok (herd immunity) melalui program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"Untuk mencapai itu (herd immunity) tidak gampang. (Vaksinasi) 180 juta setahun itu butuh effort luar biasa. Jangan dimentahkan dengan mudik atau sekolah tatap muka yang bisa jadi klaster baru, maka sampai saat ini pemerintah belum putuskan boleh atau tidak," kata Masduki, Rabu (25/3/2021).

Menurut Masduki, sekolah atau pembelajaran tatap muka akan bagus dilakukan apabila situasi dan kondisinya juga baik.

Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Begitu pun dengan vaksinasi Covid-19 yang tidak menjamin seseorang kebal terhadap virus corona.

"Jadi bagaimana tingkat kehati-hatian harus dijaga dengan sangat baik agar kita tidak percuma untuk mencapai target-target herd immunity," kata dia.

Masduki mengatakan, persoalan-persoalan tersebut akan dibicarakan dalam rapat terbatas antara presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri.

Pembahasan juga melibatkan tim yang bertugas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan dan evaluasi apakah sekolah tatap muka bisa dilakukan atau tidak.

"Memang itu akan bagus untuk menciptakan suasana segar di sistem pendidikan kita, tetapi tidak bisa semua tatap muka karena kalau dilaksanakan tatap muka dengan tingkat kondisi yang umumnya (Covid-19) masih tinggi, tidak bisa," ucap Masduki.

Saat ini, sejumlah daerah akan mencoba memulai pembelajaran tatap muka.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan bahwa sekolah tatap muka dilaksanakan tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Mulai Januari 2021, sekolah tatap muka sudah diperbolehkan digelar secara terbatas.

"Bagi orangtua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka itu keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah, ujung-ujungnya keputusan itu ada di orang tua. Tapi saat guru sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka terbatas," ujar Nadiem.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan pembelajaran tatap muka, yakni daerah yang termasuk zona hijau dan kuning Covid-19 sudah diperbolehkan untuk melaksanakannya.

Namun, hingga saat ini di zona hijau hanya 56 persen yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pada zona kuning baru 28 persen yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Untuk itu, pembukaan sekolah tergantung pada keputusan pemda masing-masing.

Meski demikian, adanya program vaksinasi pihaknya berupaya agar pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dipercepat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/09414151/jubir-wapres-soal-sekolah-tatap-muka-belum-diputuskan

Terkini Lainnya

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke