Soal Pembukaan Sekolah, Mendikbud Sebut Indonesia Tertinggal dari Negara-negara Asia Timur dan Pasifik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan, Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Timur dan Pasifik lainnya yang telah lebih dahulu membuka pembelajaran tatap muka.

"Kita lihat satu statistik yang mulai mengkhawatirkan saya, jadi semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen dari semua negara tersebut sudah buka sekolahnya, kita tertinggal," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Nadiem menuturkan, saat ini baru ada 15 persen sekolah di Indonesia yang telah memberlakukan pembelajaran tatap muka.

Ia membandingkan angka tersebut dengan Amerika Serikat yang memiliki kasus Covid-19 lebih parah di Indonesia, tetapi 40 persen sekolah di "Negeri Paman Sam" sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Nadiem mengatakan, sekolah-sekolah di Indonesia sebetulnya telah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan persetujuan pemerintah daerah sejak Januari 2021 lalu.

Kebijakan itu diambil untuk mengakomodasi murid-murid yang tidak mampu mengakses internet atau tidak memiliki gawai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Itu alasan kenapa di bulan Januari kita berikan kewenangan ini kembali kepada masing-masing pemda. Tapi kenyataannya, masih belum terjadi karena total dari semua sekolah di Indonesia baru 15 persen yang melakukan tatap muka terbatas," ujar Nadiem.

Nadiem melanjutkan, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning pun sudah dibolehkan menggelar pembelajaran tatap muka sejak pertengahan 2020.

Akan tetapi, jumlah sekolah di zona hijau dan zona yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka masih sedikit.

"Di zona hijau saja sekarang saja baru 56 persen dan zona kuning 28 persen, berarti ini adalah keputusannya pemda yang belum yakin untuk buka sekolah atau berbagai macam alasan lainnya," kata Nadiem.

Oleh karena itu, Nadiem menyatakan, vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga pendidik dinilai menjadi solusi untuk mendorong dimulainya kembali pembelajaran tatap muka.

Ia menyebutkan, sekolah wajib memberikan opsi bagi orangtua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka setelah guru dan tenaga pendidik di sekolah itu telah menjalani vaksinasi dosis kedua.

Sementara itu, bagi orangtua yang belum menginginkan anak-anaknya belajar tatap muka terbatas maka anak-anaknya masih dapat mengikuti pembelajaran jarak jaruh (PJJ) dari tempat tinggal masing-masing.

Dengan demikian, sekolah wajib menggelar kegiatan belajar yang bersifat hybrid dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan PJJ.

"Orangtua, wali, dapat memutuskan bagi anaknya tetap melakukan PJJ, boleh, itu opsinya dia, itu haknya orangtua. Walaupun satuan pendidikan sudah memulai tatap muka karena diwajibkan membuka tatap muka, tapi kalau orangtuanya tidak nyaman, tidak bisa dipaksa oleh sekolah," kata dia.

Ia menargetkan opsi pembelajaran tatap muka itu dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru mendatang yang jatuh pada Juli 2021.