11 Tahun di Luar Negeri, Djoko Tjandra Mengaku Rindu Tanah Air

Djoko Tjandra buron setelah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Adapun kini Djoko Tjandra diadili atas kasus dugaan suap terhadap aparat penegak hukum.

"Saya rindu pulang ke Tanah Air Indonesia. Itulah kerinduan terdalam selama 11 tahun saya berada di luar negeri," kata Djoko Tjandra saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/3/2021), dikutip dari Antara.

Menurut Djoko Tjandra, ia tidak ditolak oleh pemerintah maupun masyarakat di luar negeri. Meski begitu, ia tetap merasa rindu terhadap negaranya sendiri.

Hingga akhirnya, di tengah kerinduannya itu, tepatnya pada awal November 2019, rekan Djoko Tjandra bernama Rahmat menelepon.

Saat itu, Rahmat menyampaikan ingin mengenalkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai orang yang disebut dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum Djoko Tjandra.

"Saya persilakan kepada Saudara Rahmat. Mungkin ini adalah jalan saya bisa kembali ke tanah air," ujar Djoko Tjandra.

Ia mengaku harapannya untuk kembali ke Indonesia sudah pupus setelah gagalnya upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara di kasus Bank Bali.

Setelah upaya PK yang diajukannya ditolak, Djoko Tjandra mengaku sudah tak lagi berharap untuk berkumpul bersama keluarganya di Tanah Air.

"Tidak lagi bisa saya mengatakan kepada cucu-cucu saya bahwa mereka harus mencintai Tanah Air Indonesia, sementara saya tinggal di luar negeri," tutur Djoko Tjandra.

Dalam kasus Bank Bali, Djoko Tjandra awalnya diputus tak bersalah. Delapan tahun kemudian, jaksa penuntut umum (JPU) kemudian mengajukan PK ke MA yang berujung pada vonis dua tahun penjara terhadap Djoko Tjandra.

Ia pun mengkritik langkah JPU yang mengajukan PK tersebut.

"Saya tidak tahu apakah Kejaksaan RI yang direpresentasikan oleh Penuntut Umum sedikit memiliki kesadaran bahwa dengan pengajuan PK yang melanggar hukum dulu itu, Kejaksaan RI telah melakukan 'miscarriage of justice' (peradilan sesat) yang menyebabkan luka ketidakadilan tidak hanya kepada saya pribadi, keluarga saya, tetapi juga kepada institusi Kejaksaan RI itu sendiri," ucap Djoko Tjandra.

Adapun Djoko Tjandra dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di MA.

Dalam kasus fatwa MA, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari melalui perantara sejumlah 500.000 dollar Amerika Serikat agar mengurus fatwa di MA.

Kemudian, dalam kasus red notice, Djoko Tjandra dinilai menyuap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Jaksa membeberkan, uang yang diberikan Djoko Tjandra kepada Napoleon sejumlah 200.000 dollar Singapura serta 370.000 dollar Amerika Serikat, kemudian 100.000 dollar AS kepada Prasetijo.

Berikutnya, di dakwaan kedua, Djoko Tjandra dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya dengan menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejagung dan MA.