DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

Setidaknya, ada delapan isu yang ramai di masyarakat dan akan menjadi perhatian dan pengawasan DPR selama masa persidangan ini.

"Terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian rakyat yang perlu menjadi fokus pengawasan DPR. Beberapa isu tersebut antara lain, pelaksanaan vaksin Covid-19, rencana revisi Undang-Undang ITE, tata kelola lembaga pengelola investasi, pelaksanaan ibadah haji 2021," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan IV tahun 2020-2021, Senin (8/3/2021).

"Permasalahan asuransi Jiwasraya, permasalahan dana investasi Asabri, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, dan masuknya virus corona B117 ke Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Puan juga menuturkan, pada masa persidangan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap usulan calon anggota dari lembaga negara yang akan berakhir masa jabatannya.

Di samping itu, DPR juga akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat.

"Menjadi harapan kita semua, agar proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kualitas integritas, profesional dan memiliki komitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Puan.

Puan menambahkan, DPR juga telah mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik kerjasama bilateral, regional maupun internasional.

Adapun delegasi dari DPR itu, kata dia, direncanakan akan menghadiri pertemuan virtual AIPA-Parliamentary Forum of Small Arms and Light Weapons pada 16 Maret 2021.

Selain itu, delegasi juga akan menghadiri pertemuan virtual "The 65th Session of the Commission on the Status of Women (CSW)", dan beberapa kegiatan diplomasi bilateral untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat.

Puan berpesan kepada seluruh anggota dewan agar dalam masa persidangan ini, semua dapat menggunakan waktu secara optimal menjalankan fungsi dan tugas konstitusional DPR.

"Melalui kewenangan yang dimiliki DPR, kita ikut memperkuat penanganan pandemi Covid-19, mengawal pelaksanaan vaksin Covid-19, mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan negara," ucap dia.