Salin Artikel

Lewat Video, Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menyebutkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak termasuk ke dalam nama-nama pendiri Partai Demokrat.

Jhoni mengutarakan hal tersebut dalam sebuah video berdurasi sembilan menit. Video tersebut diberi judul "Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat?" dan beredar di kalangan wartawan dan media sosial.

Kompas.com berusaha untuk menghubungi Jhoni Allen guna mengonfirmasi kebenaran video tersebut, tetapi belum direspons.

Dalam video itu, Jhoni menyebut SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.

"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Ia menjelaskan, saat itu SBY justru baru muncul ke permukaan Partai Demokrat usai menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengungkapkan bahwa SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai ini lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Sebaliknya, Jhoni mengeklaim bahwa dirinya dan para kader Demokrat-lah yang telah bersusah payah meloloskan partai pada Pemilu 2004.

Bahkan, Jhoni juga membeberkan bahwa SBY hanya menyumbang Rp 100 juta ke dalam bentuk empat lembar travel check di hotel daerah Bogor dalam partisipasinya pada Pemilu 2004.

"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum. Dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar travel check di hotel di Bogor," jelasnya.

Selain itu, Jhoni juga membuat kesaksian bahwa SBY tidak berkeringat dalam meloloskan partai di kancah Pemilu 2004.

"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ungkap Jhoni.

Lebih lanjut, Jhoni mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah berdirinya Partai Demokrat.

Ia juga menyatakan bahwa perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke nyata adanya untuk meloloskan Partai Demokrat dalam verifikasi KPU di 2004.

Jhoni juga mengatakan, pendirian Partai Demokrat dilakukan oleh 99 orang pendiri partai di Jakarta. Adapun hal tersebut sudah disahkan dalam akta notaris.

"Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya, perjuangan kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta Pemilu 2004," jelas Jhoni.

Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun masuk ke dalam tujuh anggota Partai Demokrat yang dipecat terkait adanya dugaan keterlibatan kudeta partai, Jumat (26/2/2021) malam.

Nama Jhoni sendiri bersandingan dengan nama lain yang dipecat, yaitu Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Tanggapan Partai Demokrat

Menanggapi ini, Partai Demokrat menilai pernyataan Jhoni Allen hanyalah ekspresi kekecewaan setelah dipecat. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra, pemecatan dilakukan karena kesalahan Jhoni Allen sendiri.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ucap Herzaky.

Zaky kemudian membantah jika SBY disebut tidak berkeringat dalam meloloskan Partai Demokrat dalam Pemilu 2004.

"Ini namanya manipulasi sejarah kalau bilang enggak ada keringat Pak SBY mendirikan partai. Gagasan membentuk partai ini dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001," ucapnya.

Menurut Herzaky, ketika itu Ventje Rumangkang menyarankan SBY mendirikan partai. Sebab, Ventje menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden.

"Namun, realitas politik tak memungkinkan lantaran SBY ketika itu tak mempunyai partai. Setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, Bapak SBY kemudian mengamini usulan Ventje," ucap Zaky.

"SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat. Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan 9," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/14562611/lewat-video-jhoni-allen-sebut-sby-bukan-pendiri-partai-demokrat

Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke