SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

Hal itu disampaikan SBY saat berpesan kepada kadernya agar tetap mematuhi hukum dalam melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum dan tatanan yang berlaku," kata SBY dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

"Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini," tutur dia.

SBY membeberkan sejumlah peristiwa yang dialaminya dan tidak mendapat keadilan.

Ia bercerita mengenai rumahnya di kawasan Kuningan yang sempat digeruduk oleh ratusan orang pada 2017 lalu.

Ketika itu, putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Sebenarnya banyak yang tahu, siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu, namun hingga kini keadilan tidak pernah datang," kata SBY.

SBY mengatakan, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017, ia juga mendapat fitnah kejam dari seseorang yang dekat dengan penguasa.

Namun, ia mengaku tidak mendapat keadilan saat mengadukan pemfitnah tersebut kepada kepolisian.

SBY melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu, ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru.

"Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan, yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai," ucap SBY.

"Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," tutur Presiden ke-6 RI itu.

Selain itu, SBY juga menyebut ada fitnah politik terhadap Demokrat terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi berbintang empat, dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi bintang empat yang lain," kata SBY.

SBY mengaku telah mengonfirmasi laporan kepada Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Wakil Presiden.

Menurutnya, Jusuf Kalla dan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, membenarkan adanya laporan tersebut kepada Jokowi.

"Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah Swt. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik agar rakyat tahu siapa yang berdusta," kata dia.

SBY berharap, pengalaman-pengalaman pahit itu dapat membuat kader Demokrat semakin kuat, matang, dan tidak mudah patah.