KSPI Desak DPR Bentuk Pansus Soal Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak Komisi IX DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait dugaan korupsi salah kelola investasi saham dan reksadana BPJS Ketenagakerjaan.

Ia meminta Komisi IX DPR membentuk pansus agar persoalan dugaan korupsi tersebut dapat dibahas secara luas dan melibatkan sejumlah komisi lainnya.

"KSPI mendesak DPR RI Komisi IX untuk membentuk pansus jangan panja, pansus nanti lebih meluas. Jadi gabungan Komisi IX, komisi terkait dengan hukum yaitu Komisi III. Mungkin ada kaitan dengan investasi, mungkin ya sekali lagi, ada kasus Jiwasraya dan Asabri dengan pemain yang sama yaitu saya minta Komisi VI bisa gabung," kata Said dalam Konferensi Pers KSPI, Rabu (10/2/2021).

Desakan itu disampaikan karena diduga ada potensi korupsi hingga mencapai Rp 43 triliun. Rencananya, Said mengatakan, desakan itu akan disampaikan dalam bentuk surat kepada DPR, Kamis (11/2/2021) besok.

"Kami minta dibentuk pansus, bukan panja. Kami berkirim surat besok kepada DPR," ujarnya.

Sementara itu, Said mengaku, sudah lebih dahulu mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan korupsi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Said juga berharap salah satu anggota DPR yaitu Obon Tabroni hadir untuk dapat memberi tanggapan mengenai dugaan korupsi itu.

Namun, Obon tampak tidak hadir hingga akhir konferensi pers.

Sebelumnya, KSPI angkat bicara atas penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi di tubuh BPJS Ketenagakerjaan.

Said menegaskan buruh merasa dirampok apabila BPJS Ketenagakerjaan terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

"Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang buruh Indonesia telah dirampok oleh pejabat berdasi para pimpinan yang ada di BPJS ketenagakerjaaan," tegas Said dalam keterangan tertulis, Rabu (20/1/2021).

Pihaknya sendiri mengutuk keras adanya dugaan praktik korupsi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, KSPI meminta pemeriksaan terhadap dugaan skandal mega korupsi BPJS Ketenagakerjaan dibuka secara transparan.

KSPI mendukung penuh langkah yang diambil Kejagung dalam penyidikan perkara ini.

Selanjutnya, KSPI meminta Kejagung untuk mencekal direktur utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan, terhitung mulai 20 Januari 2021.