Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Bengkalis, Ini Peran 2 Tersangka yang Ditahan KPK

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, kedua tersangka diduga berperan aktif untuk memenangkan perusahaannya dalam tender proyek peningkatan jalan tersebut.

“HS (Handoko Setiono) diduga berperan aktif selama dalam proses lelang untuk memenangkan PT ANN (Arta Niaga Nusantara),” kata Lili dalam konferensi pers, Jumat (5/2/2021).

“Padahal sejak awal lelang dibuka, PT ANN telah dinyatakan gugur pada tahan pra kualifikasi,” ucap dia.

Lili menyebut, Handoko Setiono diduga merekayasa berbagai dokumen di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalis untuk memenangkan PT ANN.

Sementara itu, Melia Boentaran diduga memberikan sejumlah uang kepada sejumlah pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Bengkalis agar memenangkan proyek itu.

Lebih lanjut, untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan kepada para tersangka selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini sampai dengan 24 Februari 2021.

Tersangka Handoko Setiono ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Melia Boentaran ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih.

“Sebagai upaya untuk mencegah dengan adanya penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tentu kepada para tersangka seperti biasanya akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK di Kavling C1,” kata Lili.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 tersangka kasus dugaan korupsi proyek-proyek peningkatan jalan di Kabupaten Bengkalis.

Terdapat empat proyek peningkatan jalan yang diduga dikorupsi yaitu Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Jalan Lingkar Barat Duri, dan Jalan Lingkar Timur.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, diduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 475 miliar.

Ke-10 orang yang dijadikan tersangka kasus ini terdiri dari para pejabat proyek, kontraktor atau rekanan, serta pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam penganggaran dan pelaksaan proyek.

Kemudian, delapan orang kontraktor yaitu Handoko Setiono, Melia Boentaran, Tirtha Adhi Kazmi, I Ketut Surbawa, PetrusEdy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus, dan Suryadi Halim.

Atas perbuatannya, kesepuluh tersangka itu disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.