Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, manuver menjelang Pemilu 2024 bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko melainkan juga oleh partai politik.

"Ini sebetulnya indikasi awal bahwa hampir semua, bukan hanya Pak Moeldoko menurut saya," kata Ray dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube PARA Syndicate, Jumat (5/2/2021).

"Partai politik dan seterusnya itu memang sudah mulai menggadang-gadang melakukan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang memunginkan mereka menjadi sesuatu pada 2024 yang akan datang," sambungnya.

Ray menuturkan, polemik revisi UU Pemilu yang sedang bergulir di DPR juga tak bisa dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik menjelang Pemilu 2024.

Ia pun menduga, tensi politik itu akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu hingga mencapai puncaknya pada 2024 mendatang.

Menurut Ray, saat ini, para tokoh dan partai politik masih bermain hati-hati karena situasi pandemi Covid-19 yang justru dapat menjadi bumerang bagi mereka.

"Partai-partai ini juga tetap mempertimbangkan psikologi publik kalau mereka melakukan sesuatu, manuver risk, tentu akan berakibat kepada popularitas, kecintaan kesukaan publik terhadap partai politik," ujar Ray.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo akan menjadi salah satu pihak yang paling direpotkan dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh anggota koalisinya.

"Inilah risiko yang nanti akan dibayar Pak Jokowi karena menghimpun semua kekuatan politik di dalam barisannya yang berakibat bahwa beliau akan banyak disibukkan oleh persoalan-persoalan dari manuver-manuver setiap anggota koalisinya," kata Ray.

Diberitakan, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).