Salin Artikel

Moeldoko: SBY Senior yang Saya Hormati

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku belum pernah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca munculnya isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Meski begitu, Moeldoko mengatakan bahwa dirinya menghormati SBY. Ia bahkan menyebut SBY sebagai seniornya.

"Beliau (SBY) pernah atasan saya, senior saya yang saya hormati, saya respek kepada beliau," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Ketika ditanya keinginannya untuk bertemu dengan SBY dan AHY, Moeldoko tak menjawab tegas.

"Saya nggak ngerti ya wong menurut saya sih nggak ada apa-apa gitu. Saya sih nggak ada apa-apa," ujarnya.

Adapun Moeldoko diketahui memiliki hubungan dekat dengan SBY ketika mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu duduk sebagai Presiden RI keenam.

Kehangatan hubungan keduanya dimulai dari penunjukan Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Mei 2013.

Selang tiga bulan setelahnya, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Moeldoko pun resmi menjabat sebagai Panglima TNI di era kepemimpinan SBY. Jabatan tersebut baru berakhir di rezim Presiden Joko Widodo yakni Juli 2015.

Meski Moeldoko mengaku pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yang menyampaikan tentang dinamika internal Partai Demokrat, ia menegaskan, tak punya kekuasaan untuk mengudeta kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.

Hal ini karena Moeldoko bukan kader Partai Demokrat.

Selain itu, proses penggantian kepemimpinan partai politik tak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

"Saya ini orang luar, nggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Nggak ada urusannya wong saya orang luar," kata Moeldoko.

Adapun isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/19585391/moeldoko-sby-senior-yang-saya-hormati

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke