Menko PMK Yakin Vaksin Covid-19 Produksi Dalam Negeri Lebih Cocok untuk Orang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yakin vaksin Covid-19 produksi dalam negeri akan lebih cocok untuk orang Indonesia.

Vaksin produksi PT Bio Farma, kata Muhadjir, nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat umum. Produksi vaksin tersebut juga bertujuan agar Indonesia tidak tergantung dengan vaksin buatan luar negeri.

"Sekarang ini bibitnya sudah di kita, jadi nanti akan diproduksi sehingga Insya Allah lebih cocok untuk orang Indonesia karena diproduksi sendiri," ujar Muhadjir, saat berkunjung ke RSUD Bung Karno, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2021), dikutip dari siaran pers.

Muhadjir mengatakan, produksi vaksin dilakukan secara masif dan dengan prosedur ketat.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksin dapat digunakan untuk masyarakat umum pada Februari mendatang.

Sementara untuk vaksin yang ada saat ini, kata Muhadjir, pemerintah masih melakukan vaksinasi secara bertahap dan diutamakan untuk para tenaga kesehatan.

"Vaksinasi Covid-19 diutamakan tenaga kesehatan dulu. Ini bisa dilakukan per institusi, tapi juga dianjurkan dilakukan secara massal sehingga lebih cepat," kata dia.

Setelah tenaga kesehatan, kelompok yang akan menerima vaksin yakni petugas pelayanan publik seperti TNI/Polri.

Terutama, anggota TNI/Polri yang bertugas mengamankan disiplin protokol kesehatan serta para guru.

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan memberikan bibit vaksin Covid-19 untuk mengembangkan vaksin Merah Putih kepada Bio Farma pada Maret 2021.

"Mengenai vaksin Merah Putih, Insya Allah sekitar bulan Maret besok. Jadi akhir dari triwulan I kita bisa memberikan bibit vaksinnya kepada PT Bio Farma," kata Bambang, dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen, Senin (18/1/2021).

Menurut Bambang, ketika bibit vaksin tersebut sudah diserahkan ke Bio Farma, maka rentang waktu dan jadwal uji praklinis serta klinis akan ditentukan dalam perjanjian kerja sama.

Begitu juga dengan penerbitan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Begitu masuk PT Bio Farma, maka timeline dan schedule dari uji klinis, uji praklinis sampai nanti emergency authorization used dari BPOM akan tergantung kepada kerja sama kami dengan PT Bio Farma maupun BPOM," kata Bambang.