Salin Artikel

Jokowi: Vaksinasi Putus Penularan Covid-19 dan Perbaiki Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 sekaligus memperbaiki perekonomian.

Sebabnya, dengan terhentinya penularan Covid-19, masyarakat mulai kembali merasa aman beraktivitas di luar rumah sehingga perekonomian dapat kembali hidup.

Hal itu disampaikan Jokowi usai disuntik vaksin Covid-19 secara perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/20210.

"Vaksinasi Covid-19 ini penting untuk kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona dan membeirkan perlindungan kesehatan kepada kita. Kesehatan, keamanan kepada kita semua masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan pemulihan ekonomi," kata Jokowi.

Jokowi pun menyatakan proses vaksinasi Covid-19 berjalan lancar lantaran vaksin buatan Sinovac tersebut telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin buatan Sinovac tersebut.

Jokowi mengatakan vaksinasi Covid-19 akan diteruskan ke masyarakat. Pada tahap Pertama, vaksin Covid-19 akan disuntikkan ke tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona.

Kendati sudah disuntikkan vaksin, Jokowi meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Saya ingin mengigatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan ini tetap kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini," tutur Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/13/12444721/jokowi-vaksinasi-putus-penularan-covid-19-dan-perbaiki-ekonomi

Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke