Salin Artikel

Ketua Komisi IX Minta Pemerintah Lakukan Terobosan Tangani Pandemi

Menurut Felly, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan lockdown parsial.

"Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan. Misalnya dengan lockdown parsial," kata Felly dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Ia mengaku khawatir dengan perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air tiap hari. Hingga Selasa (5/1/2021), kasus positif Covid-19 mencapai 779.548, dengan 645.746 kesembuhan dan 23.109 kematian.

Felly mengatakan, lockdown parsial akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 dan memulihkan fasilitas kesehatan.

Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah agar lebih serius bekerja sama dalam mengatasi pandemi dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, pengobatan dinilai Felly harus terus diperkuat.

"3T sangat ampuh menyelesaikan penanganan Covid-19 di hulu," ujar Felly.

Hal lain, ia meminta pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) serta pasien dengan gejala lanjutan.

Menurut Felly, pemda dapat memakai gedung-gedung sekolah atau gedung milik pemerintah lainnya untuk merawat pasien OTG.

"Jika pasien OTG dimasukkan ke rumah sakit biayanya bisa lebih dari Rp10 juta per orang. Pemerintah daerah juga perlu ada terobosan terkait fasilitas bagi OTG," kata dia.

Fasilitas penunjang bagi warga untuk melakukan isolasi mandiri juga perlu dipikirkan. Sebab, tidak semua keluarga mampu menyediakan ruang khusus untuk isolasi mandiri.

"Pemda tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut. Dan harus mencari solusinya," ucap Felly.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/12045891/ketua-komisi-ix-minta-pemerintah-lakukan-terobosan-tangani-pandemi

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke